Dalam berbagai kesempatan Jokowi menyatakan tidak setuju dengan rangkap jabatan. Alasannya bisa tidak fokus dalam bekerja. Tapi, hal ini justru menimbulkan protes dari partai pendukungnya, terutama PKB. Tapi, tak hanya berhenti di PKB, gonjang-ganjing Pecah Kongsi Ditubuh Jokowi Semakin Terlihat, Kini Ketua Kornas Semprot Bonie Hargens. Sosok Bonie Hargens, dulunya dikenal sebagai akademisi atau pengamat politik. Tapi, sekarang dia menjadi Tim Sukses Jokowi, sekaligus relawan.
Komite Rakyat Nasional (Kornas) mengecam keras komentar pengamat yang juga Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Bonie Hargens terkait pembentukan kabinet Jokowi-JK. Kornas yang merupakan salah satu elemen utama pendukung Jokowi-JK menilai komentar Bonie mengacaukan keutuhan koalisi.

“Sebaiknya Bonie Hargens tidak mencampuri masalah internal koalisi parpol pendukung Jokowi-JK,” ujar Ketua Umum Kornas, Abdul Havid Permana, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi tadi malam (Rabu, 13/8).
Jadi Bonie, ini banyak merangkap jabatan, ya pengamat (lebih tepat humas), Timses, relawan dan sekarang masuk Tim Transisi. Selain itu, Bonie juga terlihat sebagai Korlap dalam beberapa kali demo. Tapi, apa salahnya menjadi Pengamat sekaligus pemain? Bukankah dia mampu. Karena memang dari sono-nya sudah diajarkan begitu. Jokowi sendiri belum selesai Walikota Solo sudah jadi Gubernur dan diulangi lagi, belum selesai jadi Gubernur nyalon Presiden. Soal “focus” itu bisa diatur.
Abdul Havid Permana mengingatkan Bonie tidak semestinya menyampaikan komentar yang bisa membuat retak soliditas koalisi diantara partai pengusung Jokowi-JK. Dalam komentarnya Bonie menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebaiknya mundur dari koalisi pendukung Jokowi-JK karena menolak peraturan adanya larangan rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus partai politik. “Kami mengimbau semua pihak tidak mengambil keuntungan dengan memperuncing bahkan mengupayakan pecah belah koalisi parpol pendukung Jokowi-JK,” imbuh dia.

Lebih lanjut dia katakan bahwa elemen relawan mempunyai tugas dan kewajiban mengawal Jokowi-JK untuk memenangkan Pilpres hingga pemerintahan Jokowi-JK berjalan 5 tahun ke depan. Selain itu elemen relawan juga harus terus mengupayakan kesolidan semua elemen pendukung utama Jokowi-JK, termasuk koalisi partai pengusung. Karena itulah dia juga mengingatkan Bonie untuk tidak asal menyampaikan komentar, menjaga dan memiliki etika politik. Havid mengecam Boni Hargens yang tidak mempunyai hak untuk menyuruh mundur elemen utama parpol pendukung Jokowi-JK di dalam statemenya. Boni Hargens sudah terlalu jauh mencampuri internal Jokowi-JK. “Jika sikap Boni Hargens seperti ini diteruskan maka akan menimbulkan kecurigaan untuk memecah belah dan instabilitas,” pungkas Abdul Havid.

Muhaimin Sempat Merasa Ditinggalkan

Apa yang disinyalir Bonie ternyata sudah dirasakan oleh partai pendukungnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku sempat merasa ditinggalkan pasangan Jokowi - JK setelah berjuang memenangkan pasangan tersebut dalam Pemilu Presiden 2014. Perasaan ditinggalkan tersebut timbul ketika Jokowi-JK membentuk tim transisi, tetapi tidak melibatkan PKB di dalamnya.

"Pada awalnya, deklarasi (tim transisi), kaget. Kirain kita mau ditinggal," kata Muhaimin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014) sore.

Seperti kita ketahui, Tim Transisi diketuai oleh Rini Soemarno dan beranggotakan empat deputi. Selain Anies Baswedan dan Andi Widjayanto yang merupakan orang non-partai, ada pula Hasto Kristiyanto dari PDI-P dan Akbar Faizal dari Partai Nasdem.

Perwakilan tiga partai pengusung lainnya, yakni PKB, Hanura, dan PKPI, tak dilibatkan dalam keanggotaan. Namun, menurut Muhaimin, rasa kaget tersebut hanya terjadi sesaat. Saat ini, pihaknya merasa tetap terlibat di dalam tim karena terus berkomunikasi secara intensif kepada deputi tim transisi. Ketakutan Muhaimin ini, karena bisa jadi peluangnya untuk menjadi Menteri di Kabinet Jokowi – JK bisa melayang.

"Enggak (merasa ditinggal lagi), sekarang kita komunikasi terus sama Hasto, Anies. Sampai hari ini sih fine-fine saja," ujarnya.

Jokowi Takut Kalau Koalisi Merah Putih Solid

Setelah meninggalkan PKB, justru Jokowi mengatakan ada 2-3 Partai dari Koalisi Merah Putih menyatakan ingin bergabung. Dengar-dengar karena ada iming-iming jabatan Menteri. Bagaimana ini? Yang didalam saja merasa ditinggalkan, eh malah mengajak partai sebelah. Padahal aslinya, isu perpecahan Koalisi Merah Putih yang terus menerus dihembuskan oleh kubu Jokowi merupakan upaya terakhir untuk memperkuat kekuatan di parlemen dalam mendukung kinerja dari pemerintah selanjutnya.

Demikian dikatakan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman sebagaimana dilansir RMOL, Selasa (26/8).

Jajat menilai, upaya memecah belah Koalisi Merah Putih semakin menunjukan kekhawatiran yang besar dari tim Jokowi jika pemerintahan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Satu-satunya cara untuk memastikan agenda pemerintahan Jokowi-JK lancar hanyalah memperkuat parlemen, ini adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan untuk melindungi pemerintahan Jokowi-JK.

"Tampaknya Jokowi sadar betul jika pemerintahan tidak mempunyai dukungan kuat di parlemen akan berimbas pada sistem pemerintahan yang akan dijalankan. Tentu kita masih ingat bagaimana Obama, seorang Presiden di negara adikuasa harus menutup semua aktivitas pemerintahannya hingga dua minggu karena pengajuan anggarannya tidak di setujui DPR Amerika," kata Jajat.

Kekuatan besar parlemen, tambah Jajat, akan sangat membantu kinerja pemrintahan Jokowi-JK. Namun mengingat para petinggi partai Koalisi Merah Putih yang semakin solid dan menyatakan akan tetap bertahan tentunya akan menjadi tantangan besar Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintahan.

PPP Yakin Koalisi Tanpa Syarat Jokowi Bakal Bubar

Jadi memang masih jauh panggang dari api alias masih belum nyambung antara idealita dan realita. Mengharapkan dukungan tapi tanpa memberi imbalan itu sesuatu yang musykil. Karena hokum sebab akibat pun berlaku, take and give. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Rohmahurmuzy menyindir konsep koalisi tanpa syarat yang ingin dibangun presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi - JK dalam menyusun kabinetnya. Menurut dia, Jokowi tidak bisa lepas dari transaksi dengan partai politik dalam membangun pemerintahan.

Romy, sapaan akrab Rohmahurmuzy, mencontohkan koalisi yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Yang pakai syarat saja di SBY, anggota Setgan buktinya beda. Apalagi yang nggak pakai syarat, bisa-bisa bubar dari awal," ujar Romy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat itu menyangsikan kemampuan Jokowi dalam membina hubungan koalisi antar-partai pendukungnya. Dia mencontohkan sosok SBY yang disebut Romy sangat rinci, detil dan hati-hati dalam bertindak, ternyata tak mampu menertibkan Setgab koalisi. "Sudah disyarati saja sudah lari enggak karuan. Kalau tanpa syarat, yah sudah bubar lah," kata Romy.

Selebihnya, Romy menilai konsep koalisi tanpa syarat yang dibangun Jokowi hanyalah political gimmick. "Tidak ada itu politik tanpa syarat," kata dia.
Godaan politik memang sangat besar. Apalagi eksekutif diidentikan dengan tambang uang. Kalau di pemerintahan maka akan mendapatkan proyek ini dan itu. Terus kalau di oposisi akan puasa. Wah kalau niatnya seperti ini, apa bedanya dengan preman pasar. Semoga Koalisi Merah Putih bisa menahan diri. Bersolid solid dulu, senang kemudian.

Sumber terkait: http://www.pkspiyungan.org/2014/08/k...jokowi-jk.html
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2130166/koalisi-merah-putih-solid-peringatan-bagi-jokowi#.U_6Hedxl6w0[/url]