Merdeka.com - Pada 2015, Depok akan menggelar pemilihan kepala daerah untuk memilih wali kota baru. Masa tugas Nur Mahmudi Ismail akan berakhir tahun depan.

Akan digelarnya Pilkada Depok tahun depan mengundang berbagai politikus untuk ikut bertarung. Termasuk politikus Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin atau Nurul Arifin.

"Saya siap jika memang itu sudah merupakan satu keputusan partai," kata Nurul Arifin ketika diminta tanggapannya atas kesediaannya untuk maju dalam bursa wali kota Depok, seperti dikutip dari Antara, Selasa (26/8) kemarin.
Dia mengakui memang ada usulan dan permintaan dari beberapa kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat Kota Depok agar maju di Pilkada Depok tahun depan. Namun, katanya, dirinya belum memutuskan. Sebab, yang memiliki otoritas untuk mengajukan calon wali kota adalah partai.

"Jadi, tunggu saja partai akan mengajukan siapa nantinya. Tetapi, saya siap jika memang itu sudah merupakan satu keputusan partai," katanya.

Pada 2011 yang lalu Nurul juga menyatakan lebih tertarik memilih jadi wali kota Depok dibandingkan menjadi Gubernur Jawa Barat. Mantan aktris remaja era 1980-an ini, tidak tertarik mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Anggota DPR RI ini mengaku dirinya malah lebih tertarik maju sebagai calon Wali Kota Depok.

"Nggak saya nggak ingin (maju sebagai calon Gubernur Jabar). Mungkin kalau pun saya mau paling jadi Wali Kota Depok," ujarnya saat itu.

Niat Nurul maju sebagai calon wali kota Depok sepertinya sedikit mulus. Apalagi dia tak lagi menjadi anggota DPR setelah gagal kembali melaju ke Senayan pada Pileg 2014. Sepertinya Pilkada Depok menjadi pertarungan politik Nurul berikutnya.

Nurul mengakui banyak kader partainya yang juga ingin maju di pilwalkot itu. "Iya banyak yang mau maju. Banyak yang mau maju. Lihat saja respon masyarakat," kata Nurul.

Nurul mengungkap alasan mengapa berniat maju jadi wali kota Depok. Dia menyatakan, bupati atau wali kota justru pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah.

"Karena Bupati dan wali kota itulah yang memiliki wilayah kekuasaan. Gubernur sifatnya hanya koordinator dan wakil pemerintah pusat. Jadi tingkat keberhasilannya bisa langsung terlihat jika di kota atau kabupaten," kata Nurul.

Nurul menilai, keberadaan Depok sangat penting bagi Jakarta. "Oleh karena itu penting bagi warga Depok untuk menjadi bagian dari kemajuan DKI," imbuhnya yang juga warga Depok ini.

Namun untuk menjadi wali kota Depok tidaklah mudah. Depok sempat menjadi basis massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terbukti Nur Mahmudi dua kali memenangkan Pilkada Depok.

Untuk tahun ini, peta politik berubah. Depok kini telah dikuasai PDIP. Hasil Pileg 2014, perolehan PDIP melejit dan bisa menguasai 11 kursi DPRD, kemudian disusul Gerindra 9 kursi, PAN 6 kursi, Demokrat 5 kursi, Golkar 5 kuris, PPP 4 kursi, Hanura 2 kursi, dan PKB serta NasDem 1 kursi.

http://www.merdeka.com/politik/gagal...ndang-pks.html