Keharmonisan hubungan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf, dikabarkan mulai terganggu. Pemicunya, antara lain perbedaan pandangan mengenai formasi kabinet.

Namun, banyak pihak menduga perang dingin keduanya berawal dari pembentukan rumah transisi yang hanya keinginan sepihak Jokowi. JK dikabarkan tidak dilibatkan dalam pembentukan tim ini.

"Saya rasa memang benih perpecahan sudah mulai tampak. Bagaimanapun JK ini kan punya saham terhadap pemenangan nah ketika tim transisi terbentuk jelas JK tidak dilibatkan karena sedang di Amerika," ujar Andrianto kepada Okezone, Selasa (26/8/2014).

JK, kata Andrianto memang dikenal berani protes bahkan melawan jika pasangannya dianggap bekerja sendiri tanpa melibatkan dirinya. Jangankan Jokowi, saat menjadi wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK kerap mengambil kebijakan sendiri lantaran SBY dinilai lamban.

Hal lain yang membuta JK marah, lanjut Andrianto, adalah pengangkatan mantan menteri perindustrian pada era Megawati Soekarnoputri, Rini Mariani Soemarno Soewandi sebagai Kepala Kantor Tim Transisi. "Apalagi ditunjuknya Rini Soemarno jelas JK pasti tidak mau. Belum lagi personalianya tidak ada yang JK minded," katanya.

Karena itu, agar hubungan Jokowi-JK kembali harmonis, Andrianto menyarankan agar rumah transisi dibubarkan. Selain itu, tim transisi hanya ikut-ikutan Amerika, namun sejatinya tidak mengakomodasi seluruh kepentingan.

"Solusinya konsisten saja denan janji-janjinya, misalkan kabinet nonpartai dan transaksional. Jokowi juga harus bubarkan rumah transisi yang ikutin Amerika, harusnya membentuk kabinet tidak perlu bikin kegaduhan baru," pungkasnya.
(ded)



JK Pilih Optimalkan Fungsi Kabinet Ketimbang Perampingan

WE Online, Jakarta - Rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet pemerintahannya mendapat masukan dari pasangannya, Jusuf Kalla (JK).

Menurut JK, jika pemerintahan mendatang ingin langsung bekerja maka perampingan kabinet tidak perlu dilakukan karena akan memakan waktu.

"Sebenarnya yang harus diperbaiki di struktur kementerian itu sendiri. Kalau eselonnya terlalu panjang maka keputusannya semakin panjang. Padahal, ada otonominya. Jadi, perpendek jarak, rentan tanggung jawab di departemen sendiri," kata JK di kediamannya, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Oleh karena itu, JK berharap struktur kabinet pemerintahan tidak terlalu banyak berubah. Namun, ketika ditanyakan apakah komposisi kabinetnya kelak akan gemuk atau ramping, JK belum bisa memastikannya.

"Ramping atau tidak ramping itu bicara tentang apa. Kalau penduduk yang 250 juta itu tidak cukup (ramping). Tapi, kalau bicara Singapura dengan 35 kementerian tentu saja gemuk karena penduduknya sedikit. Tapi, yang paling pokok adalah tekad langsung berjalan," terangnya.

Sebelumnya, presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo belum bisa memastikan kabinet yang akan dipimpinnya nanti akan ramping atau tidak. Menurut Jokowi, yang paling penting bukan masalah ramping atau tidak, namun kabinetnya merupakan kabinet yang dapat langsung bekerja.

"Yang paling penting bukan masalah gemuk atau ramping. Yang paling penting menteri-menteri dan kementerian nanti bisa segera melaksanakan program-program yang akan kita jalankan," kata Jokowi di Jakarta, Minggu (24/8/2014).




perbedaan pandangan...JK memang dikenal suka berbeda pandangan, dari saat jadi wakilnya SBY sampai sekarang.