Jumat, 22 Agustus 2014 | 23:44 WIB

TANJUNG PANDAN, KOMPAS.com – Ekonom Mandiri Sekuritas Aldian Taloputra memperkirakan pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada kuartal satu 2015.

“Kenapa kita pikir tidak di tahun ini? Pemerintahan SBY lebih berupaya untuk mengendalikan konsumsi,” kata dia dalam Media Gathering di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat (22/8/2014).

Aldian menjelaskan, salah satu yang sudah dilakukan adalah pembatasan solar bersubsidi, menyusul revisi kuota BBM bersubsidi dalam APBN Perubahan 2014 yang dipatok 46 juta kiloliter.

Sebelumnya pemerintah memprediksikan, kuota BBM bersubsidi akan jebol 1,3 juta kiloliter jika tak dibatasi. “Mereka akan coba dulu batasi konsumsi. Kalau tidak efektif, mereka akan lebih strik mengontrol subsidi. Volumenya akan semakin diatur,” kata Aldian.

Dalam APBN Perubahan 2014, anggaran subsidi BBM dipatok sebesar Rp 246,49 triliun, naik dari alokasi sebelumnya dalam APBN 2014 yang sebesar Rp 210,6 triliun. Hingga bulan Juni 2014, realisasi subsidi BBM sudah mencapai Rp 120,70 triliun.

Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menambah kuota subsidi BBM 2014, kecuali disebabkan nilai tukar Rupiah yang melemah dan naiknya harga minyak dunia. Inilah yang kemudian membuat pemerintah dan PT Pertamina mengambil langkah pembatasan pasokan dan penyaluran BBM subsidi berjenis solar usai Lebaran, tepatnya pada 1 Agustus 2014.

Awalnya pembatasan penjualan solar subsidi hanya dilakukan di wilayah Jakarta Pusat. Pembatasan penjualan ini diatur dalam Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014.

baca juga: “Mana Ada Pemerintah yang Mau Menjebak Sesama Pemerintah..?”
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pertamina Jatah BBM

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Erlangga Djumena

Jumat, 15 Agustus 2014 | 15:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintahan inkumben mendukung upaya pengurangan subsidi BBM dengan penyesuaian harga oleh Presiden terpilih. Menurut Bambang, pemerintahan baru akan memiliki ruang fiskal yang besar dalam APBN 2015 bila melakukan kebijakan substansial belanja yang sifatnya mengikat.

"Ruang fiskal bisa diadakan jika ada perubahan kebijakan substansial belanja yang mengikat, salah satunya subsidi. Tanpa itu terbatas," kata Bambang di Gedung DPR/MPR, Jumat (15/8/2014).

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, saat ini pemerintah belum akan mengubah kebijakan kenaikan harga BBM subsidi guna menekan beban anggaran. Akan tetapi, pemerintah telah menyampaikan usulan terkait hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

"Sementara belum ada perubahan. Itu (kenaikan harga) usulan dari (Ditjen) Anggaran, dan kalau mau dibahas di DPR, silakan. Mudah-mudahan ada ruang fiskal yang bisa ditambah setelah diskusi dengan DPR," ungkap Bambang.

Kata Bambang, bila ada penyesuaian harga BBM subsidi, waktu yang lebih tepat dilakukan adalah saat pemerintahan baru telah menjabat. Akan tetapi, pemerintah tak bisa menghapus subsidi secara penuh, karena telah diatur dalam Undang-undang (UU).

"Pemerintahan baru dong (kenaikan). Karena jika dilakukan kenaikan harga sekarang, kita sudah memperhitungkannya. Mau dinaikkan pun, nggak ada perubahan ke budget (APBN). Tapi ini kan masalahnya keputusan politik bukan hanya masalah angka," ujar Bambang.

Menurut Bambang, waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi dapat dilakukan ketika laju inflasi terbilang rendah. "Tahun depan, saat inflasi rendah, yakni di bulan Maret dan April. Kalau tahun ini kan harusnya seasonal, inflasi rendah hanya September dan Oktober," kata dia.
Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Erlangga Djumena

Senin, 25 Agustus 2014 | 16:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Pak SBY sampai hari ini tidak ada pembahasan kenaikan BBM," ujar Jero di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Jero menuturkan, persoalan subsidi BBM ini perlu dibahas secara serius oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Presiden SBY. Yang terpenting, kata Jero, kepentingan rakyat Indonesia terlindungi.

Tidak dinaikkannya harga BBM oleh pemerintahan SBY juga diakui Jero karena pemerintahan saat ini sudah tinggal dua bulan lagi menjabat.

"Pemerintahan SBY tinggal dua bulan, dan sebentar lagi ada pemerintahan baru. Jadi harus berpikirnya untuk negara," ucap Jero.

Terkait permintaan Jokowi untuk menekan subsidi BBM, Jero mengaku bahwa pihaknya belum bisa memutuskan apa pun karena menunggu pembicaraan Jokowi dengan SBY.

"Kita lihat dan tunggu lah, sabar. Saya jamin pak presiden niatnya baik untuk rakyat," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Jokowi merasa keberatan dengan alokasi subsidi dalam RAPBN 2015. Menurut dia, peningkatan subsidi BBM yang mencapai Rp 44,6 triliun terlalu besar dan seharusnya dialihkan untuk anggaran pembangunan. (baca: Jokowi merasa keberatan dengan alokasi subsidi dalam RAPBN 2015)

PT Pertamina (Persero) membatasi volume bahan bakar minyak bersubsidi agar solar dan premium tidak melebihi kuota hingga akhir tahun ini. Masyarakat di berbagai daerah akhirnya mengantre di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum karena khawatir tidak kebagian BBM bersubsidi.
Penulis : Sabrina Asril
Editor : Sandro Gatra

Jumat, 13 Juni 2014 | 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan soal gejolak ekonomi global yang berimbas ke Indonesia. Dia menyatakan dampak krisis ekonomi itu harus diantisipasi dengan baik lewat optimalisasi penerimaan negara dan penghematan anggaran. Menaikkan harga BBM bersubsidi akan menjadi pilihan terakhir yang dilakukan pemerintah.

"Ada suara-suara yang meminta saya, ada juga meminta saya menekan saya, sudahlah naikkan saja APBN, naikkan BBM. Saudara-saudara kita harus berhati-hati, jangan gegabah menaikkan harga BBM," ucap Presiden SBY saat menerima hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2013 di Istana Negara, Jumat (13/6/2014).

SBY mengatakan pada tahun 2013 lalu, ketika harga BBM dinaikkan, kemiskinan meningkat. Pasalnya, masyarakat dengan kelas ekonomi rendah akan langsung terkena dampak dari kenaikan harga pangan dan transportasi pasca kenaikan harga BBM itu.

"Pemerintah bukan tidak mau menaikkan harga BBM, tapi itu jalan akhir mana kala sudah tidak ada solusi. Jadi saya mengatakan bicarakan baik-baik, antara pemerintah dengan DPR," ujarnya.

Menurut SBY, Indonesia harus memiliki cetak biru akan kebijakan subsidi harga BBM. Dia menyatakan Indonesia bukanlah penganut paham ekonomi neo liberalisme maupun kapitalisme yang mengharamkan bentuk subsidi itu.

Oleh karena itu, SBY berpandangan selama dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran, subsidi BBM tetap diperlukan. Lantaran menjadi langkah terakhir pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran, Presiden SBY menuturkan langkah utama yang kini dilakukan pemerintah adalah melalui optimalisasi pendapatan negara yang selama ini banyak bocor dan penghematan anggaran.
Penulis : Sabrina Asril
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Senin, 25 Agustus 2014 | 16:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk tidak panik menanggapi berita kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, mengatakan Pertamina hanya mengurangi 5 persen volume BBM bersubsidi, khususnya jenis Premium, yang disalurkan.

“Jadi kalau satu hari volume penjualan Premium 20.000 liter di satu SPBU, kami hanya potong 1.000 liter, dan besoknya disuplai lagi,” kata Hanung ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Meskipun dikurangi 1.000 liter, Pertamina menyediakan BBM non-subsidi, seperti Pertamax, Pertamax Plus, maupun Pertamina Dex untuk disel. Jika Premium dikurangi 5 persen, Hanung menambahkan, penyaluran solar bersubsidi tiap harinya dikurangi antara 10 hingga 15 persen, dibanding volume penyaluran normal.

Pengetatan distribusi Pertamina ini lebih difokuskan di wilayah Indonesia bagian barat. Kelangkaan yang terjadi di Pantura akibat pengetatan ini hanyalah kondisi kepanikan pasar (panic buying). Dia memastikan, tak ada kelangkaan BBM.

“Yang terjadi adalah pengendalian BBM bersubsidi. Di Pantura terjadi panic buying di beberapa SPBU sehingga Premium kosong. Mereka rush, yang biasanya beli 10 liter, sekarang full tank. Ini panic buying karena informasi yang belum bulat,” jelas Hanung.

“Itu terjadi panic rush yang sebenarnya enggak perlu terjadi. Pasokan premium akan habis, besok ada lagi, silakan antre lagi,” imbuh Hanung.

Selain meminta masyarakat agar tak panik, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Hanung juga mengimbau masyarakat yang berdaya beli lebih tinggi, untuk mengkonsumsi BBM non-subsidi.

“Kita dorong kesadaran konsumen. Ini juga membantu upaya pemerintah dalam rangka menekan subsidi energi,” tukas Hanung.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pertamina Jatah BBM

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko