Jokowi Komentari Dugaan Ibas Korupsi
Mengaku Tahu Pihak-Pihak Terkait Kasus Hambalang
Sabtu, 29 Maret 2014 , 16:51:00

CIANJUR - Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pandang bulu dalam memproses kasus dugaan korupsi proyek sport center Hambalang. Menurutnya, semua pihak yang terlibat harus ditindak tanpa kecuali. "Itu sudah masuk wilayah hukum, harus tegas pada siapa pun yang terlibat," kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di wilayah Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (29/3).

Hal tersebut dikatakan Jokowi terkait dugaan keterlibatan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus Hambalang. Ibas yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat diduga menerima uang USD 200 terkait proyek sarana olah raga di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor tersebut.

Lebih lanjut Jokowi mengaku memantau penanganan kasus korupsi besar seperti Hambalang. Ia juga telah mendapat informasi mengenai siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. "Ya, saya ngerti kasus Hambalang. Siapa-siapa saja tahu," kata Jokowi.

Seperti diberitakan, pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya mengatakan bahwa kliennya sudah membeberkan bukti keterlibatan Ibas kepada KPK. Bukti tersebut disampaikan saat tersangka kasus Hambalang itu menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jumat (28/3). "Hari ini, ada informasi penting yang diberikan Anas Urbaningrum bahwa Mas Ibas terima uang USD 200 ribu bertempat di Jalan Ciasem. Ini fakta penting yang disampaikan Mas Anas Urbaningrum," kata Firman di kantor KPK.
http://www.jpnn.com/read/2014/03/29/...-Ibas-Korupsi-


Akbar Tanjung Minta Anas Tak Ragu Ungkap Keterlibatan Ibas di Kasus Hambalang
Rabu, 5 Februari 2014 | 14:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Penasihat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (Kahmi) Akbar Tandjung meminta yuniornya di HMI, Anas Urbaningrum, untuk membuktikan dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam skandal Hambalang. Akbar yakin Anas memiliki bukti keterlibatan Ibas.

Selama ini, menurut Akbar, ada upaya Anas untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ibas. Namun, ia menilai Anas masih belum sepenuhnya mengungkapkan keterlibatan putra Presiden Susila Bambang Yudhoyono tersebut.v"Anas jangan ada keragu-raguan untuk menyampaikannya ke publik yang disebut-sebut Ibas tersangkut. Tentu juga Anas punya alat bukti," kata Akbar, di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Selanjutnya, kata Akbar, KPK juga harus bereaksi cepat ketika ada cukup alat bukti mengenai keterlibatan Ibas. KPK juga dimintanya lebih tegas dan tak tebang pilih dalam menangani suatu kasus dugaan korupsi.v"Kalau ada indikasi tindak pidana korupsi, yang bersangkutan patut diperiksa KPK," kata dia.

Seperti diberitakan, KPK sedang menelusuri kasus dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang yang dananya diduga mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010 lalu di Bandung, Jawa Barat. Terkait itu, sejumlah politisi Demokrat telah diperiksa oleh KPK, bahkan beberapa di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan. Salah satu yang juga disebut namanya adalah Ibas yang saat itu menjadi Steering Committee (SC) Kongres. Sejak namanya disebut, hingga kini, Ibas belum pernah diperiksa KPK sekalipun, baik menjadi saksi maupun sekadar dimintai keterangannya.
http://nasional.kompas.com/read/2014...asus.Hambalang

Kasus Hambalang
Anas akan Ungkap Keterlibatan SBY-Ibas di Kasus Hambalang dan Century
Minggu, 26 Januari 2014 09:27 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasehat hukum Anas Urbaningrum, Handika Honggowongso mengatakan kliennya siap memberikan perlawanan secara hukum. Menurut Handika, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu akan melawan dan mementahkan hal itu juga melalui cara hukum tidak peduli itu jabatan presiden atau Sekjen partai.b"Mereka konteksnya kan masalah hukum. Ok kalau masalah hukum, nanti 'dilawan' secara hukum. Nanti kalau namanya disebut oleh Mas Anas, enggak peduli dia Sekjen atau Presiden, dia juga harus diperiksa," ujarnya saat ditemui Tribunnews.com, Sabtu(25/1/2014) malam.

Handika mengakui, Anas sudah menceritakan mengenai peran SBY terkait asal-usul pembelian Toyota Harrier, yakni barang yang sempat dituduhkan pihak KPK kepada Anas sebagai gratifikasi terkait proyek Hambalang.
Menurutnya, materi mengenai Harrier tersebut akan Anas ungkap dalam pemeriksaan atau di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) setelah materi memasuki tentang proyek Hambalang. "Bagian itu akan ada setelah penyampaian materi tugas-tugas khusus dan memasuki materi tentang proyek Hambalang," ujar Handika.

Ia menegaskan, bila Anas telah menyampaikan materi tentang asal-usul Harrier ataupun terkait proyek Hambalang tersebut, maka pihak KPK harus bersikap adil dengan memeriksa orang-orang yang terkait materi tersebut, termasuk SBY dan putranya atau Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). "Itu perlu dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Jadi, ketika nanti dijelaskan dalam BAP, bahwa ada peran Pak SBY ataupun Ibas, maka untuk mencari kebenaran materiil, maka nama yang disebut harus diperiksa," tegasnya. "Kalau seandainya tidak diperiksa, ini menjadi persoalan dalam rangka KPK mencari kebenaran materiil. Toh undang-undang tidak melarang seorang presiden dipanggil dan diperiksa penegak hukum," imbuhnya.

Handika juga membeberkan, diantara tugas khusus Anas selaku Ketua Fraksi PD di DPR adalah 'pengamanan' skandal kebijakan dana talangan (bailout) kepada Bank Century di parlemen. "Contoh tugas khusus itu, misalnya bagaimana Mas Anas harus 'mengamankan'. Kan waktu ada Pansus Century di DPR. Itu berkaitan dengan keberlangsung pemerintahan SBY," ungkapnya. "Jadi, waktu itu ada proses seperti dipanggil Pak SBY dan diberi pengarahan, kenapa dilakukan, kenapa harus dilakukan," imbuhnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...ng-dan-century

KPK Hindarkan Ibas Dari Kasus Hambalang
Selasa, 11 Februari 2014 | 05:30 WIB


Ibas

inilah..com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang terkesan takut untuk memeriksa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Bahkan, lebih condong menghindarkan Ibas dari panggilan.Anas Urbaningrum, tersangka kasus Hambalang dan proyek-proyek lainnya, sudah menjelaskan peran Ibas ke penyidik KPK.

Menurut pengamat hukum Syamsuddin Radjab, selama ini KPK sudah memanggil sejumlah saksi dalam kaitanny dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung. KPK mensinyalir, ada aliran dana Hambalang yang masuk ke kongres di Bandung pada 2010 itu. Jika menilik saksi yang dipanggil selama ini adalah panitia pelaksana, penanggung jawab, sterring committe dan tim sukses calon ketua umum.

Semua pihak terkait itu sudah dihadirkan KPK. Nah, sementara Ibas selaku Ketua Steering Comitte (SC) hingga saat ini belum pernah dipanggil. Padahal peran dan tanggung jawabnya cukup sentral di kongres. "Ini sangat ganjil dan naif jika KPK tidak panggil Ibas untuk dimintai keterangan, pasalnya ada dugaan duit Hambalang mengalir ke Kongres," kata Syamsuddin kepada inilah..com, Selasa (11/2/2014).

Dia menilai, memang kuat kesan dipublik bahwa KPK mengarahkan agar putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak tersentuh hukum. Walau hanya dipanggil penyidik KPK. "Ini terkesan KPK tebang pilih dan mencoba menghindarkan Ibas dari kewajiban untuk diperiksa," sambung Ollenk, sapaan akrabnya.

Dia melihat KPK memang tidak bernyali memanggil Ibas. Dugaannya, karena Ibas adalah anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga KPK takut menyentuhnya. Dalam catatan dia, berbicara soal Istana memang KPK ada perlakuan yang beda. Dia mencontohkan pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga Wapres Boediono. KPK memeriksa Boediono di kantornya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2072706/kpk-hindarkan-ibas-dari-kasus-hambalang#.U_n0_6hi7-s[/url]


BAP Keterlibatan Ibas Dalam Kasus Hambalang Hilang?
Minggu, 13 Oktober 2013, 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berita acara pemeriksaan (BAP) sejumlah saksi yang menyebutkan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, dilaporkan hilang.

Kabar itu didapat dari sebuah broadcast message yang beredar di kalangan wartawan akhir pekan ini. Dalam pesan tersebut, dikatakan kini ada 20 orang penyidik TNI yang menangani kasus Hambalang. Semua BAP yang menyebutkan dugaan keterlibatan Ibas tiba-tiba hilang. Alat bukti soal dugaan keterlibatan Ibas juga dihilangkan.

Ketua tim penyidik kasus Hambalang juga berasal dari TNI. KPK juga tidak berani menetapkan adik Andi Mallarangeng, Andi 'Choel' Zulkarnaen Mallarangeng sebagai tersangka karena khawatir Choel akan membuka suara terkait penerimaan mobil Ferrari kepada Ibas. "BAP Yulianis yang menyebut-nyebut Ibas sudah dihilangkan," bunyi sebagian pesan yang diterima ROL. Saat ROL mencoba mengonfirmasi kabar tersebut, pimpinan maupun juru bicara KPK, Johan Budi SP tidak dapat dihubungi.
http://www.republika.co.id/berita/na...mbalang-hilang

Yulianis Tegaskan Sebut Ibas Saat Diperiksa KPK
Rabu, 18 Desember 2013 | 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengaku pernah menyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurut Yulianis, nama Ibas disebutnya saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaran kongres Partai Demokrat 2010. “Kebetulan saya ditanya masalah kongres, ya terpaksa nama Ibas saya sebutkan,” kata Yulianis di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Menurut Yulianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang 200.000 dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah. “Pasti bermasalah, kan semua proyek, semua uang Grup Permai itu uang bermasalah karena itu proyek yang sedang disidik penegak hukum, semuanya disidik loh,” ujarnya.

Yulianis pun mengaku kecewa atas pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan dia tidak pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa penyidik KPK. Untuk menanggapi pernyataan Abraham tersebut, Yulianis mengaku telah menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Melalui surat itu, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin ini meminta Abraham mengklarifikasi pernyataannya melalui media.

“Akan lebih elok Bapak mengklarifikasi pernyataan Bapak kepada media, karena ini menyangkut masalah integritas Bapak sebagai pimpinan KPK dan saya juga tidak akan tinggal diam membela integritas saya sebagai manusia,” kata Yulianis dalam suratnya untuk Abraham yang salinannya dibagi-bagikan kepada media di Gedung KPK.

Dalam salinan surat itu, Yulianis juga mengaku telah menyebut semua orang yang berkaitan dengan Nazaruddin dalam persidangan, termasuk menyebut nama Ibas. Dia mengatakan bahwa keterangannya dalam persidangan itu bukanlah hasil rekayasa atau titipan pihak tertentu. “Saat persidangan saya menyebut semua orang yang berhubungan dengan kasus M Nazarudin, bukan hanya Ibas, tapi banyak orang. Tapi apa yang saya sampaikan di persidangan adalah suatu fakta tanpa rekayasa, tanpa titipan, kesaksian saya adalah kesaksian seorang warga negara biasa tanpa kepentingan apapun. Tidak sepeserpun negara atau siapapun membayar saya,” ujar Yulianis dalam suratnya.

Sebelumnya Abraham mengungkapkan bahwa pihaknya belum memanggil Ibas untuk diperiksa dalam kasus Hambalang karena belum menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Ibas yang perlu diklarifikasikan kepada yang bersangkutan. Keterangan yang disampaikan Yulianis terkait Ibas, menurut Abraham, hanya dilontarkan dalam persidangan, dan tak pernah secara resmi dikatakan kepada penyidik KPK untuk dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Yulianis ini aneh, di BAP, dia tidak pernah bilang orang ini (Ibas), tapi di luar, di persidangan, dia sebutkan," kata Abraham (12/12/2013).

Abraham juga menegaskan, meski nantinya Yulianis telah mengatakan keterlibatan Ibas dalam BAP, KPK belum dapat memanggil Ibas. Pemanggilan itu harus didukung dua alat bukti, atau keterangan lain untuk memperkuat pernyataan Yulianis.
http://nasional.kompas.com/read/2013....Diperiksa.KPK

Pemanggilan Ibas Sarat Politik, KPK Jadi Serba Salah
Jumat, 24 Januari 2014 | 19:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menilai pemanggilan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sarat kepentingan politik. Hal itulah yang dianggap Pasek membuat posisi KPK menjadi serba salah dan belum juga memanggil Ibas sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang. "Sudah tidak lagi yuridis, tapi lebih jadi politis. Karena dibawa ke politis, makanya jadi begini," kata Pasek, di Jakarta Timur, Jumat (24/1/2014).

Namun begitu, Pasek berharap KPK dapat obyektif dalam menuntaskan skandal proyek Hambalang. Ia meminta KPK tidak gentar oleh kekuatan apa pun demi menegakkan keadilan dalam penuntasan kasus tersebut. "KPK jangan terjebak tarik-menarik dari pihak yang menolak dan menerima (pemanggilan Ibas)," ujarnya.

Seperti diberitakan, KPK sedang menelusuri kasus dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang yang dananya diduga mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010 lalu di Bandung, Jawa Barat. Terkait itu, sejumlah politisi partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut telah diperiksa oleh KPK, bahkan beberapa di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan. Salah satu yang juga disebut namanya adalah Ibas. Putra bungsu Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat itu saat itu menjadi Steering Committee (SC) Kongres. Sejak namanya disebut, hingga kini, menantu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa itu belum pernah diperiksa KPK sekalipun, baik menjadi saksi maupun sekadar dimintai keterangannya.
http://nasional.kompas.com/read/2014...di.Serba.Salah

----------------------------

Bisik-bisik, "kartu Ibas" ini bisa saja akan digunakan Jokowi atau PDIP untuk "menekan" SBY agar dia mau menaikkan harga BBM sebelum lengser bulan Oktober nanti, kurang dari 2 bulan lagi. Semua bisa saja terjadi agar beban moral Jokowi kelak bisa berkurang sedikit kalau harus menanggung sendirian risiko "dipisuhi" rakyat akibat menaikkan harga BBM di awal pemerintahannya nanti. Nah, lhoooo ...