Fahri Hamzah-PKS: Saya Tak Goyah Bubarkan KPK
"Selama tidak ada yang menggoyang pikiran saya, ya saya tidak akan goyang," ujar Fahri.
Selasa, 4 Oktober 2011, 19:22

VIVAnews - Meski dihujani kecaman bertubi-tubi, Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, berkukuh dengan pendapatnya. Dia bahkan menantang para pengritiknya untuk berdebat soal pendapatnya tentang perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. "Kita harus terbuka untuk berdialog dengan siapapun. Saya tidak pernah menutup diri," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Menurut Fahri, selama kritik dialamatkan kepada dia pribadi, dia tidak akan mengubah pendirian. "Selama tidak ada yang menggoyang pikiran saya, ya saya tidak akan goyang," ujar dia. Fahri mengaku dirinya sangat terbuka untuk berdialog dengan siapapun. "Saya satu di antara pejabat publik yang gampang diakses. Jadi itulah mandat demokrasi kita. Kritik dan saran publik langsung bisa kita baca," kata anggota DPR bernomor urut 1 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini.

Menurut Fahri, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, keterbukaan seperti itu juga harus ditunjukkan KPK. "Harusnya sistem KPK tidak tertutup. Kritik Dewan harus diperhatikan. KPK semakin frustrasi dan dipakai pimpinannya," dia menuduh. Fahri mengklaim apa yang disuarakannya adalah juga yang menjadi pemikiran banyak orang. Hanya saja, belum tersuarakan dengan nyaring. "Kalau kemarin dalam rapat dengan pimpinan Komisi III DPR itu semua mengritik keras KPK, harusnya muncul pertanyaan 'kok bisa'?" ujarnya. "Kalau menegur saya, silakan. Saya akan hadir dan saya siap berdebat."

Fahri menilai, selama sembilan tahun KPK berdiri, tidak tampak adanya dampak nyata perannya dalam menekan korupsi. Bahkan, menurut dia indeks persepsi korupsi Indonesia tidak membaik. "Apakah selama sembilan tahun UU KPK disahkan, dia sudah memenuhi mandat kita semua dan menjalankan pemberantasan korupsi secara sistematis?" Fahri mempertanyakan.
http://politik.news.viva.co.id/news/...ak-akan-goyang


PKS Bela Fahri Hamzah yang Ingin Bubarkan KPK
Selasa, 04/10/2011 10:12 WIB

Jakarta - Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq merasa tidak ada masalah dengan pernyataan Fahri Hamzah yang ingin membubarkan KPK. Pernyataan rekan separtainya itu dianggap hanya sikap kritis terhadap KPK. "Diperlukan jutaan orang untuk dukung KPK. Tapi dibutuhkan minimal satu orang untuk mengkritisinya. Kenapa? Karena KPK sebagai lembaga kuasi-negara dan ad hoc memiliki kewenangan luar biasa besar melampaui kewenangan lembaga penegak hukum permanen, kepolisian dan kejaksaan," tutur Mahfudz.

Di tengah maraknya kasus korupsi dan arus ekspetasi publik yang tinggi terhadap KPK, Mahfudz menyadari, mengkritisi lembaga superbody itu sangat tidak populer. "Tapi itu dibutuhkan agar prinsip check and balance sebagai prinsip demokrasi dan good governance tetap terjaga. Komisi III termasuk Fahri Hamzah sebagai unsur pimpinannya punya kewajiban konstitusional untuk perankan fungsi kontrol dan sikap kritis terhadap KPK," paparnya. "Yang harus diingat institusi apa pun dengan kewenangan besar tapi absen dari check and balance bisa tergiring kepada abuse of power. Jadi jika kita ingin KPK tetap ada dan efektif fungsinya, maka harus sediakan ruang bagi fungsi kontrol dan sikap kritis," lanjutnya.

Lebih dari itu, menurut Mahfudz, kritis terhadap KPK justru sudah dijadikan semacam ketakutan. Karena seolah menjadi menentang KPK. "Ada situasi yang harus kita cermati bersama. Yaitu muncul polarisasi sikap di berbagai elemen bangsa yang seolah-olah mengarah pada pro dan anti-KPK. Sehingga siapa pun yang kritisi dinilai sebagai anti-KPK. Ini tidak boleh terjadi," tandasnya.
http://news.detik.com/read/2011/10/0...n-bubarkan-kpk

Dendam Kesumat KPK Terhadap Fahri Hamzah, Buka Peluang Diperiksa Hanya Karena Sekelumit Keterangan Yulianis! Itu Jokowi Kelihatan Jelas, Dibiarkan
Sunday, August 24, 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan untuk memanggil dan memeriksa Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah. Hal ini terkait dengan keterangan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis soal pemberian uang sebesar USD 25 ribu. "Iya bisa aja nanti kalau emang diperlukan," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di KPK, Jakarta, Selasa (19/8). Pandu menjelaskan, informasi yang muncul di pengadilan akan didalami oleh KPK. Apalagi jika ada suatu fakta baru di pengadilan. "Yang jelas bahwa tiap putusan selalu ada perkara-perkara dan itu akan ditindaklanjuti. Jadi kita tunggu putusannya," tandas Pandu.

Seperti diketahui, saat bersaksi dalam persidangan terdakwa perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-proyek lainnya dan pencucian uang, Anas Urbaningrum, Yulianis menyebut adanya pemberian uang sebesar USD 25 ribu kepada Fahri. Awalnya Yulianis dipanggil Nazaruddin ke lantai 7 di Tower Permai di Mampang. Saat itu, Yulianis disuruh membawa uang sebanyak USD 25 ribu‎. Setelah sampai di lantai 7 Tower Permai, Yulianis mengungkapkan sudah ada Fahri. Saat itu, Fahri tidak bicara apa-apa. Yulianis pun langsung memberi amplop berisi uang itu kepada Fahri. Pemberian itu, kata dia, tidak langsung ke tangan Fahri, tapi ditaruh di meja yang berada di depannya.

Keterangan yang tak memberikan bukti apapun KPK langsung dipercaya. Tetapi bukti dugaan kuat korupsi Jokowi di Solo dan Transjakarta malah dibiarkan saja. Inilah yang membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan netralitas KPK.
http://www.suaranews.com/2014/08/den...dap-fahri.html