JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mempertanyakan kesepakatan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan Koalisi Merah Putih untuk berada di luar pemerintahan. Menurut dia, keputusan yang diambil Suryadharma itu hanya sepihak tanpa melalui mekanisme yang diatur oleh PPP, yakni melalui forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) atau musyawarah kerja nasional (mukernas).

"Itu keputusan sepihak, keputusan yang akan kami pertanyakan karena mandat yang kami berikan dalam rapimnas dan mukernas tidak sampai ke sana," ujar Suharso saat dihubungi, Minggu (24/8/2014).

Suharso mengatakan, dalam forum rapimnas, PPP memberikan mandat kepada Suryadharma sebagai presiden atau minimal wakil presiden. Hal ini kemudian diperkuat dalam forum yang lebih tinggi, yakni Mukernas II PPP di Bandung pada Februari lalu. Di dalam forum mukernas itu, disebutkan bahwa PPP akan mendukung sejumlah nama agar maju sebagai calon presiden. Beberapa di antaranya Joko Widodo, Jusuf Kalla, dan Suryadharma Ali.

Namun, kata Suharso, Suryadharma justru memilih mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilu presiden lalu. "Dua nama itu tidak masuk dalam rekomendasi keputusan Mukernas," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat ini.

Suharso juga menyatakan bahwa PPP tidak penah mengeluarkan keputusan apa pun terkait sikap PPP pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta. Menurut dia, sikap resmi PPP adalah mendukung pemerintahan. "Tapi mendukungnya di dalam atau dari luar, ini belum diputuskan," kata Suharso.

Oleh karena itu, Suharso menilai Suryadharma sudah bersikap memaksa PPP menuruti keputusan pribadinya. Menurut dia, untuk menentukan sikap atau posisi PPP, harus melalui forum yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Koalisi Merah Putih telah mengakui putusan Mahkamah Konstitusi, yang menolak seluruh gugatan tim Prabowo-Hatta, sebagai keputusan final dan mengikat. Meski demikian, partai-partai dalam koalisi tersebut menyatakan komitmennya untuk tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.

"Kecintaan kami pada negeri ini terus kawal dan kontribusi walaupun berada di luar pemerintahan. Kami tidak akan biarkan bangsa ini dikendalikan segelintir orang," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (21/8/2014).

Keputusan tersebut ditandatangani oleh seluruh ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, termasuk Suryadharma Ali.