KULONPROGO, suaramerdeka.com – Pemkab Kulonprogo berharap sosialisasi rencana pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon bisa dimula awal September mendatang. Rencana pelaksanaan sosialisasi dalam waktu dekat ini menyusul telah selesainya penyusunan materi sosialisasi oleh PT Angkasa Pura bersama timnya serta Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, dalam waktu dekat ini tim dari Pemda DIY bersama PT Angkasa Pura akan turun ke lapangan melakukan sosialisasi. Langkah ini menjadi langkah realisasi rencana pembangunan bandara karena kemudian mulai dihitung jangka waktu tahapannya sesuai ketentuan dalam undang-undang.

“Kalau kemarin-kemarin masih pengkondisian belum menjadi langkah yang dihitung hari. Begitu sudah di tok (mulai) sosialisasi maka harus dalam sekian waktu selesai. Hari dimulainya sosialisasi saya belum bisa menyampaikan, tapi menurut saya paling telat minggu pertama September,” kata Bupati Hasto, Jumat (22/8).

Dalam sosialisasi itu, lanjutnya, tim dari PT Angkasa Pura dan Pemda DIY yang akan menjadi leading sector. Adapun Pemkab Kulonprogo sebagai tuan rumah juga dilibatkan dan dimintai masukan dalam menyusun konsep-konsep sosialisasi.

Bupati Hasto mengatakan, pihaknya memberikan masukan agar muatan dalam sosialisasi mencakup kejelasan proses dan informasi. Selain itu juga bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran warga terdampak.

“Harapan saya materi sosialisasi bisa dikemas sedemikian rupa sehingga menyejukkan warga, mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran,” tuturnya.

Mengenai model sosialisasi apakah akan dilakukan per desa, Bupati Hasto mengatakan, tergantung dari jumlah populasinya. Menurutnya, agar intens maka peserta sosialisasi sebaiknya tidak dalam jumlah yang terlalu banyak.

“Ada enam desa, kalau enam ratus KK misalnya kalau sekali sosialisasi 100 orang maka bisa enam kali, tapi itu hal teknis, nanti leading sectornya Angkasa Pura dan Pemda DIY,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I, Farid Indra Nugraha membenarkan materi untuk sosialisasi telah selesai disusun. Meski demikian waktu dimulainya sosialisasi baru akan ditentukan setelah pertemuan dengan Gubernur DIY.

Sesuai ketentuan, waktu sosialisasi maksimal memang tiga bulan, namun direncanakan sebelum tiga bulan bisa diselesaikan agar rentang waktu dari beberapa kali sosialisasi yang akan dilakukan tidak terlalu lama.

“Materi sosialisasinya antara lain terkait pola penggantian (lahan), filosofi, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan biaya pemukiman kembali,” ungkapnya.