Komentar Ane :
Ini bukan salah Jokowi. Jokowi capres Independen non Partai, dan bukan anggota Partai manapun

Buat Panastak : Siap-siap di bully abis2an selama 5 tahun ke depan.
Atau mau membelot jadi panasbung karena ga kuat?

==========================================================


Rabu, 20 Agustus 2014 | 12:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com— Jika tak ada aral melintang, Kamis (21/8/2014), Mahkamah Konstitusi akan memutuskan persetujuan atau penolakan atas kemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dalam Pemilu 2014. Jika Jokowi-Kalla mendapat restu, mereka berjanji akan bergerak cepat.

Salah satunya dengan mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rencananya, APBN Perubahan 2015 itu akan diajukan pada Januari 2015. Saat ini, Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla sedang merancang revisi APBN 2015.

Mereka menilai, sejumlah pos di RAPBN 2015 menyulitkan Jokowi dan Kalla dalam mewujudkan misi dan misinya, antara lain anggaran subsidi yang mencapai Rp 433,51 triliun. Angka itu dianggap terlalu besar, khususnya subsidi energi yang mencapai Rp 363,53 triliun.

Pemangkasan subsidi energi rencananya akan dilakukan, yakni dengan menaikkan harga bahan bakar subsidi (BBM) secara bertahap. Sumber Kontan di lingkaran Jokowi menyebutkan, kenaikan harga akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun hingga harga BBM bersubsidi sesuai dengan harga pasar, yakni Rp 13.000 per liter dari harga saat ini sebesar Rp 6.500.

Kenaikan harga BBM bersubsidi mulai dilakukan tahun 2015 dengan kenaikan 20 persen, menyusul 50 persen dan 30 persen hingga 2017. Ini artinya, pada tahun 2015, BBM bersubsidi akan naik Rp 1.500 per liter. "Kami akan melihat situasi dan kondisi atas efek ke inflasi agar tak terlalu memberatkan masyarakat," bisik sumber itu.

Menurut Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi Jokowi-Kalla, sebenarnya mereka berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau mengambil risiko menaikkan harga BBM sebelum tugas berakhir. Tetapi, apa lacur, Presiden SBY tak berani mengambil langkah itu.

Namun, hal itu tak membuat tim transisi Jokowi dan Kalla patah arang. Kata Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi, timnya mendorong agar BBM naik sebelum RAPBN 2015 sah. Saat ini, Fraksi PDI Perjuangan tengah berjuang agar dalam pembahasan RAPBN 2015 di DPR harga BBM naik.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, penurunan subsidi BBM memang bisa dilakukan tanpa mengajukan APBN-P. DPR bisa mengusulkan pengurangan subsidi BBM dalam pembahasan RAPBN 2015.

Revisi ketiga menyangkut asumsi makro. Tim ekonomi Jokowi dan Kalla yakin bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen. Ini akan mengerek asumsi nilai tukar rupiah yang dalam RAPBN 2015 dibanderol Rp 11.900. "Kami optimistis pertumbuhan lebih baik," kata Sri Adiningsih, ekonom Tim Pemenangan Jokowi-Kalla.

Chatib mengakui, RAPBN 2015 menyisakan ruang fiskal terbatas. Jika pemerintahan baru ingin memiliki ruang fiskal luas dengan menaikkan harga BBM, kata Chatib, kenaikan Rp 2.000 akan menghemat dana subsidi hingga Rp 96 triliun. Alhasil, defisit bisa ditekan sekitar 1 persen. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika, Barly Haliem, Widyasari Ginting)

=====================================================

Sesuai Titah Baginda Ratu Megatron



Komentar TS:

Kemarin PDIP menentang SBY menaikkan harga BBM... Sekarang PDIP akan memaksa SBY menaikkan harga BBM...

kalo lo bilang ini buat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi siapa? Jujur Ekonomi gue dan ratusan juta rakyat Indonesia justru melambat. Karena Gue dan yang lainnya harus ngeluarin duit lebih banyak buat transportasi dan barang yang tinggi harganya.

Mending Lo naikin UMR kita, biar pertumbuhan ekonomi kami cepat

Fix... PDIP partai Munafik plin-plan... Dari awal gue udah ngga seneng ama ni partai nutupin boroknya pake Jokowi

For Your Information buat lo yang masih bocah semasa PDIP berkuasa

Sedikitnya berikut ini 12 dosa PDIP pada rakyat Indonesia yang terungkap ke publik :
1. Saat berkuasa menjual satelit negara ke Singapura melalui penjualan Indosat dengan murah, sehingga dengan mudah memata-matai negeri tercinta Indonesia. (Amerika mata-matai Indonesia lewat Singapura)
2. Menjual aset-aset
negara yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30%nilainya dari harga pasar) ke Asing.
3. Menjual kapal tanker
VLCC milik perusahaan negara Pertamina lalu Pertamina dipaksa sewa kapal VLCC dengan harga Mahal kemudian dibebankan ke rakyat lewat mahalnya harga BBM.
4.Menjual gas Tangguh
di Papua dengan murah (banting harga) ke China (hanya $3 per mmbtu).
5. Membuat UU
Outsourching yang mecekik jutaan kaum buruh atau wong cilik.
6. Memberikan SP3 & SKL Release dan discharge untuk bandit-bandit & Rampok BLBI pencuri ratusan TRILIUN uang Rakyat!
7. Periode 2004 – 2014 bersama partai Golkar menjadi partai terkorup meski PDIP adalah oposisi yang suka mengkritik dan menentang penguasa, sehingga rakyat menjulukinya maling teriak maling.
8. Berhutang
Triliunan rupiah atas nama negara hanya untuk menyelamatkan Bandit-bandit Perampok Negara dan sekarang para cukong itu disebut banyak kalangan membekingi PDIP untuk berkuasa kembali.
9. Melupakan korban
27 Juli yang tewas dan terluka yang tidak lain adalah kader-kadernya sendiri, setelah itu PDIP menghianati kadernya dengan justru berkoalisi dengan orang yang disebut banyak kalangan menjadi salah satu aktornya.
10. Melepaskan Pulau Sipadan dan Ligitan
sehingga panjang garis pantai Indonesia berkurang drastis.
11. Tidak segan-segan “Menjual” kadernya yang masih menjabat Gubernur Jakarta yang disebut oleh para ahli demi menaikkan perolehan suara dengan menghianati rakyat Jakarta.
12. Pembantaian ribuan rakyat di Maluku, Poso dan Kalimantan terjadi pada saat PDIP berkuasa.

=============================================