1. Kementerian yang Perlu Dihapus
Kementerian yang perlu dihapus adalah kementerian yang kinerjanya tidak maksimal atau tumpang tindih dengan kementerian lain. Kementerian yang perlu dihapus adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, alasannya karena kementerian ini tumpang tindih dengan kementerian lain dan dikembalikan tugasnya ke Kementerian Dalam Negeri. Lalu, Wakil Menteri, alasannya karena membebani anggaran pemerintah dan tugas sepenuhnya ditangani oleh Menteri. Selanjutnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga dihapus dan dijadikan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kementerian Koordinator disarankan dihapus.

2. Kementerian yang Perlu Digabung dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lain
Kementerian yang perlu digabung adalah:
-Kementerian Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, BPPT, BSN, BATAN, LIPI, LAPAN, Bakosurtanal, Bapeten (Menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)
-Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat (Menjadi Kementerian Sarana, Prasarana, dan Pemukiman Umum)
-Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Transmigrasi (Menjadi Kementerian Kependudukan)
-Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI (Menjadi Kementerian Tenaga Kerja)
-Kementerian Pertanian, Ditjen Perikanan, BULOG (Menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan)
-Kementerian Kehutanan, Bapedal, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, BMKG, dan Badan Informasi Geospasial, BNPB (Menjadi Kementerian Permasalahan Geosfer)
-BPOM, Ditjen Farmasi, BNN (Menjadi Kementerian Farmasi)
-Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan (Menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan)