JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh
permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (21/8/2014)
malam. Pasca-putusan ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung
Laksono kembali menyuarakan pergantian Ketua Umum DPP Partai Golkar
Aburizal Bakrie melalui Musyawarah Nasional (Munas) 2014.
Menurut Agung, putusan MK akan sangat memengaruhi suara pengurus
Partai Golkar terkait Munas. Ia yakin dorongan agar Munas dilakukan
tahun ini akan menguat.
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi,
sebut dia, yang sebelumnya solid mendukung Aburizal pun akan berubah.
"Setelah adanya putusan ini, bisa saja ada perubahan-perubahan," ujar
Agung saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Dengan adanya pergantian Ketua Umum, Agung meyakini haluan koalisi
Partai Golkar juga akan berubah.
"Kalau Partai Golkar, selama masih dipimpin Aburizal Bakrie akan tetap
bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Yang bisa berubah, menurut
Aburizal, kalau ada perubahan kepemimpinan di tubuh Golkar," kata
Agung.
Agung mengatakan, posisi Golkar sebaiknya berada di dalam
pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, selama ini Golkar memiliki prinsip
kekaryaan dan selalu berada di dalam pemerintahan. Agung juga
mengingatkan bahwa Munas Golkar 2009 juga menyebutkan bahwa partai
itu harus mendukung pemerintahan.
"Sebaiknya dari awal Golkar berada dalam posisi yang mendukung
pemerintah, mensuppprt pemerintah tapi bukan berarti politik dagang
sapi, sekian menteri tapi lebih kepada mensukseskan pembangunan Partai
Golkar," kata dia.

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/21494171/Pasca-putusan.MK.Agung.Laksono.Kembali.Suarakan.Munas.untuk.Ganti.Aburizal