MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta
Kamis, 21 Agustus 2014 | 20:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (21/8/2014).

Sidang dimulai pukul 14.30 WIB dan putusan itu dibacakan pukul 20.45 WIB.

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya karena perolehan suara Jokowi-JK dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta sempat beberapa kali memperbaiki permohonannya. Dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan Kamis (7/8/2014) siang, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Selain itu, Prabowo-Hatta juga menduga KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20, serta Peraturan KPU Nomor 21/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua.

Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tudingan itu dengan menghadirkan saksi fakta yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara tim kuasa hukum Jokowi-JK juga turut menghadirkan saksi fakta yang memperkuat argumentasi KPU.

Persidangan dimulai pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, Majelis Hakim Konstitusi telah memeriksa puluhan saksi fakta yang dihadirkan semua pihak, belasan saksi ahli yang dihadirkan semua pihak, pemeriksaan bukti, dan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup.

Putusan Sidang Gugatan Pilpres di MK Tak Diwarnai "Dissenting Opinion"
Kamis, 21 Agustus 2014 | 20:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Konstitusi akhirnya memutuskan menolak permohonan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa. Putusan itu tanpa diwarnai dengan perbedaan pendapat hakim atau dissenting opinion.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (21/8/2014).

Sidang dimulai pukul 14.30 WIB dan putusan itu dibacakan pukul 20.45 WIB. Usai Ketua MK Hamdan Zoelva mengetok palu, tidak ada perbedaan pendapat dari 9 Hakim Konstitusi.

Usai pembacaan putusan dan ketok palu tanda berakhirnya Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2014, seluruh Hakim Konstitusi kemudian saling bersalaman dan berfoto bersama.