OPINI
Penulis: Samsudin Berlian 00:00 WIB | Kamis, 21 Agustus 2014
Ketika Rakyat Diam

SATUHARAPAN.COM - Mahadetektif Sherlock Holmes menghadapi persoalan pelik. Kuda pacu jagoan Silver Blaze hilang di malam kelam. Segala bukti penting dan keterangan saksi dihimpun, dikaji, dan dianalisis. Kasus tetap segelap malam kejadian. Inspektur Scotland Yard hebat Gregory pusing. “Holmes,” dia tanya, “petunjuk apa lagi yang harus aku perhatikan?”

“Kejadian yang mengherankan berkenaan dengan perilaku anjing pada malam itu,” jawab Holmes.

Sang inspektur tambah bingung. “Anjing itu tidak melakukan apa-apa malam itu.”

Holmes, “Justru itulah kejadian yang mengherankan itu.”

Berkat petunjuk diamnya si anjing yang tidak menggonggong dan tidak menggigit itu, Holmes berhasil membongkar kasus tersebut dan menemukan Silver Blaze pada waktunya untuk ikut pacuan dan berhasil menang, sehingga pemiliknya bersukacita bukan alang kepalang.

Dalam kasus Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang berlangsung sekarang tentang gugatan Prabowo terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas tuduhan kecurangan yang massif, sistematis dan terstruktur, kuda-kuda pilihan calon presiden nomor urut satu itu tidak terlibat langsung, walaupun foto-fotonya banyak beredar selama masa pacuan pemilihan presiden ke-7 Indonesia. Akan tetapi, kita bisa melihat dengan jelas analogi keberadaan anjing penjaga – biasa setia dan tiada khianat di dalam hatinya – yang tidak menggonggong dan tidak menggigit.

Berbeda dengan di masa Orde Baru – zaman di mana Prabowo tumbuh pesat dan bersinar terang bak meteor di bawah payung mertuanya Presiden Muhammad “Selalu Terpilih” Soeharto – ketika pemilihan umum melewati proses berkabut tebal yang bagi rakyat biasa sepekat malam terculiknya kuda Silver Blaze, pemilihan umum presidensial 2014 diselenggarakan KPU dengan transparan terang benderang di bawah sinar matahari demokratis pasca-Reformasi. Tidak ada selubung otoriter militeristik yang menghimpit, menyesak, menindas, dan mem-patgulipat proses pencoblosan dan penghitungan mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) tingkat RT dan dusun sampai tingkat nasional di kantor pusat KPU.

Ketika terjadi sedikit saja kecurigaan akan ketidakberesan, kehebohan merebak. Kesulitan proses pencoblosan di Hongkong langsung disusul segala macam tuduhan tentang keberpihakan dan ketidakbecusan KPU. Ketimpangan hasil penghitungan di Malaysia antara suara pencoblosan di TPS dan suara lewat pos langsung mengundang segala macam spekulasi jahat. Ketika terdapat jumlah suara nol untuk Jokowi dan Prabowo di beberapa TPS masing-masing di Madura dan Papua, tuduhan dan pembelaan langsung berterbangan di berbagai media tradisional dan sosial.

Kata kunci di sini adalah “langsung”. Ketika sesuatu yang mencurigakan terjadi, anjing penjaga yang setia langsung menggonggong. Yang digonggong bisa maling bisa pramuniaga bisa teman lama dari jauh; mana yang benar bisa dibuktikan kemudian. Begitulah kasus-kasus yang mulanya tampak menghebohkan itu ternyata kemudian bukanlah perkara besar. Pihak Jokowi mengakui bahwa kejadian di Madura diakibatkan pengaruh “orang kuat”, tapi sah. Kejadian di Papua diakibatkan sistem Noken (penitipan suara melalui kepala suku) yang juga sah.

KPU memajang hasil setiap TPS di situs webnya. Setiap orang bisa mengecek sendiri ketepatan laporan yang disampaikan TPS-nya kepada KPU. Ada beberapa kekeliruan dan koreksi, tapi tidak ada keributan besar. Diamnya pemilih membuktikan bahwa data KPU tepat. Dari tingkat akar rumput ini, tidak terjadi pengaduan terhadap kecurangan massif. Tidak ada laporan massif spontan dari seluruh negeri bahwa telah terjadi intimidasi terhadap pemilih, kesengajaan penghitungan suara keliru, pencoblosan ganda, penghindaran pencelupan jari di botol tinta, atau petugas TPS berlaku curang. Dalam hal ini, pemilih diam. Saksi diam. Rakyat diam.

Sementara itu, sebagian orang berinisiatif menghitung sendiri pajangan hasil suara di situs KPU itu. Hasil penghitungan berbasis internet yang melibatkan ribuan, kalau tidak puluhan ribu orang, ini terbukti kemudian menguatkan hasil penghitungan KPU.

Proses penghitungan suara resmi di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, yang potensial rawan kecurangan, berlangsung transparan dan tenang. Semua saksi dan pengamat juga diam. Ada baku tanding kata dan cela kedua kubu dan pendukung mereka terhadap satu sama lain, tapi terhadap KPU sendiri tidak ada tuduhan serius apa pun.

Selama penghitungan suara di KPU pusat, rakyat banyak juga diam. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, muncullah tuduhan dari kubu Prabowo bahwa KPU telah terlibat langsung di dalam kecurangan massif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan bersama-sama dengan calon presiden nomor urut 2. Secara tidak langsung, ini adalah tuduhan sinis bahwa ratusan ribu, kalau bukan jutaan, rakyat Indonesia adalah penipu dan pencurang berhati busuk.

Ada dua faktor penguat kebenaran KPU. Pertama, transparansinya memungkinkan pengecekan pada setiap jenjang penghitungan suara. Setiap kekeliruan cepat diperbaiki. Setiap kecurangan langsung terbongkar. Kedua, diamnya rakyat pada saat pemungutan dan penghitungan suara membuktikan ketiadaan kecurangan berskala besar. Adalah mustahil bahwa suatu kecurangan yang menurut tuduhan sedemikian massif, sistematis, dan terstruktur – yang melibatkan puluhan ribu TPS di puluhan provinsi, yang pastilah pula berarti melibatkan ratusan ribu orang yang berada pada posisi-posisi penting birokrasi, yang telah menghasilkan manipulasi berjuta-juta suara – bisa terjadi tanpa dirasakan, dilihat, dideteksi oleh rakyat yang superpeka selama proses pemilu presidensial itu.

Tidak terbayangkan bahwa KPU memiliki kekuasaan yang sedemikian maha. Bagaimana cara membentuk garis komando tanpa cacat yang mencapai ratusan ribu orang tanpa terendus? Bagaimana membuat struktur yang sedemikian dahsyat tapi tanpa jejak bahkan bayangannya sekali pun? Bagaimana membuat sistem yang sedemikian halus sehingga tidak ada satu pun dari semua orang yang terlibat entah bocor mulut atau tergugah hati nuraninya untuk protes? Bagaimana bisa tidak ada satu pun surat edaran, email, catatan telepon, foto, bagan, kuitansi, atau apa pun yang membuktikan arus detail instruksi dan gunung dana kecurangan? Bahkan Panglima Besar Jenderal Soeharto, dengan mesin kekuasaannya yang merajalela di segala bidang kehidupan politik militer birokrasi ekonomi selama lebih dari satu generasi, kecurangannya dengan mudah bisa dirasakan dan dicari buktinya, walaupun pada waktu itu tidak bisa digugat.

Di alam otoriter seperti Orde Baru, diamnya rakyat adalah terdiamnya hati nurani. Api dalam sekam. Diam yang mencerminkan takut, khawatir, gelisah. Diam akibat intimidasi sepatu bot, sangkur, dan peluru. Diam yang menunggu gejolak. Gejolak yang akhirnya melahirkan Reformasi yang meluluhlantakkan semua fondasi ketakutan yang massif, sistematis, dan terstruktur rejim politik penindas itu.

Di alam demokrasi, yang normal adalah riuh-rendah suara rakyat tentang segala sesuatu di bawah matahari. Suara rakyat, berupa baik bisikan maupun seruan, adalah simfoni pelantun riwayat perjalanan politik suatu pemerintahan demokratis. Ketika penguasa, pejabat, partai, atau siapa pun melempar isu, suara rakyat yang menyambutnya adalah bukti kepedulian rakyat dan pembenarannya, atau penolakannya. Berterima atau bertolak, interaksi riuh antara penguasa dan rakyat adalah bukti keabsahan suatu demokrasi yang hidup dan berlegitimasi. Tapi, ketika gagasan dan ucapan seorang tokoh disambut dengan diam, yang terjadi adalah dagelan politik yang menyedihkan. Karena diamnya rakyat di alam demokrasi adalah penghinaan: itu tidak cukup berharga. Ketika kecurangan massif, sistematis, dan terstruktur hanya hidup di dalam pidato sang tokoh, tanpa gaung tanpa tanggap tanpa konfirmasi dari bagian-bagian rakyat yang paling bersentuhan dengan pelaksanaan pemilihan umum presidensial itu, suatu proses yang diikuti dengan gairah menyala-nyala oleh rakyat banyak, maka tak lain tak bukan itulah pidato masturbatif belaka.

Leonardo da Vinci mengatakan bahwa tidak ada yang memperkuat penguasa lebih daripada diam. Ini benar dalam alam otoriter, ketika diamnya rakyat menjadi legitimasi bagi diktator. Tapi di alam demokrasi, diam adalah jawaban paling sempurna terhadap demagog dan populis tak bermalu. Kata George Bernard Shaw, diam adalah pernyataan cemooh yang paling sempurna. Atau, kata pepatah yang sudah lama kita kenal, anjing menggonggong kafilah berlalu.

Holmes sang detektif menemukan petunjuk dari diamnya sang anjing penjaga sehingga pemilik kuda yang ditemukan kembali itu bergirang. Hari ini, diamnya rakyat adalah petunjuk dini bahwa pada akhirnya Prabowo dengan bersedih hanya akan kembali memimpin kuda-kuda pilihannya yang tidak pernah hilang dari kandang itu, dan bahwa dia tidak akan pernah menaiki kuda impiannya di istana negara.

Rakyat adalah penjaga demokrasi. Di zaman kebebasan politik dan teknologis, diamnya rakyat adalah emas massif yang strukturnya murni. Berhadapan dengan rakyat yang diam, demagog menjadi irelevan, dagelan. Ketika rakyat diam, demagog terempas dan terkandas.



Penulis adalah pengamat bahasa dan masalah sosial-politik, tinggal di Jakarta