Saat mencermati “azab” yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini, siapa sosok yang paling kebakaran jenggot? Selain tim pengacara Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), nama Fahri Hamzah adalah orangnya. Dengan liku retorika yang ia mainkan, ia mengistilahkan “azab PKS” ini sebagai upaya festivalisasi dan konspirasi pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan PKS.

Amat lucu (meskipun tak bermaksud melucu) pernyataan Fahri ini. Jika kita melihat gaya bicaranya ketika tampil ditelevisi, ia memperlihatkan PKS seolah sebuah lembaga suci yang tak mungkin berbuat “kejahatan”. Saking emosinya, ia memperingatkan KPK agar dalam melakukan penyitaan menggunakan “akhlak yang mulia”.

Entah apa yang dimaksud Fahri dengan “akhlak yang mulia” ini. Mungkin (asumsi saya) yang ia maksud “akhlak mulia” adalah KPK jangan menyita mobil LHI. Karena alasan penjaga kantor DPP PKS tak mengizinkan penyitaan disebabkan petugas penyita tak membawa surat perintah. Padahal menurut KPK, semua prosedur kelengkapan untuk menyita mobil LHI sudah terpenuhi. Karena KPK tetap berupaya menyita mobil LHI itulah mungkin yang disebut tidak berakhlah mulia. Duh…!!!

Saking kalapnya, Fahri Hamzah juga melaporkan juru bicara KPK, Johan Budi, ke kepolisian. Alasannya sederhana, Johan dituduh mencemarkaan nama baik PKS karena dipandang telah mengeluarkan pernyataan yang merugikan DPP PKS. Fahri menilai, pernyataan Johan yang menyebut aparat keamanan DPP PKS kurang kooperatif dalam proses rencana penyitaan mobl-mobil LHI yang diduga sebagai hasil money laundry kasus korupsi, telah mencemarkan nama baik DPP PKS. Ini alasan apalagi?

Ironisnya, Fahri yang getol menasehati KPK agar berakhlak mulia dalam menjalankan tugasnya, malah menjadi anggota DPR yang paling tidak berakhlak mulia. Lihatlah daftar absensi yang dirilis Badan Kehormatan DPR-RI. Pada masa masa Sidang II, 2012-2013 (19 November-14 Desember 2012), fahri tidak pernah hadir untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. Ia dikatakan BK DPR 0 persen hadir, atau tidak pernah mengikuti masa siding sama sekali. Sudah dipilih dan diberi amanat public untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, kok malah ga pernah menjalankan tugasnya? Padahal ia digaji oleh uang rakyat! Apakah ini yang ia maksud dengan “akhlak yang mulia”?

Melihat kondisi ini, dan gaya bicara Fahri yang berapi-api, seolah menjadi paradox. Di satu sisi Fahri menasehati lembaga sekelas KPK untuk berakhlak mulia dalam menjalankan tugasnya. Sementara ia yang makan dari uang rakyat dari hasil menjadi anggota DPR, malah tak sama sekali menjalankan tugasnya. Apakah model orang kayak begini relevan menasehati lembaga seperti KPK?

Untuk PKS, sudahlah. Ikuti proses hokum KPK yang berjalan. Berikan pembelaan nanti dipengadilan. Karena disana semua uji materi kebenaran yang dilakukan KPK diverifikasi. Jangan kebakaran jenggot. Karena saat ini, akronim PKS sudah berubah menjadi Partai Kalap Sekali. Duh…!!!

Fahri Source