Legislator Komisi I DPR meminta pemerintah bertindak terkait pemungutan suara di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong yang ricuh karena banyak TKI tidak bisa menggunakan hak suara untuk Pilpres 2014.

"Pemerintah jangan hanya menonton dan mendiamkan saja. Ini hak warga negara dirampas di depan mata," tegas anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi di Jakarta, Senin (7/7)

Helmy menyayangkan kegagalan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong mengantisipasi tingginya antusiasme WNI untuk memilih presiden dan wakil presiden. Padahal, lanjut dia, lonjakan tersebut sudah bisa diduga sebelumnya.

"Kita kan sudah bisa lihat gelagat akan melonjaknya pemilih dari KBRI lain. Kok ini malah kacau. Ada apa sebenarnya yang terjadi," cetusnya.

Ia mengaku heran dengan kacaunya pelaksanaan pilpres di Hong Kong. Padahal, saat pemungutan suara Pemilu Legislatif April lalu berjalan lancar. "Saat kericuhan di Hong Kong, dua komisioner KPU dan Ketua Bawaslu Pusat ada di sana. Mereka mendiamkan saja hak pilih WNI dirampas?" tanya Helmy.

Sebelumnya diwartakan, dua komisioner KPU Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro serta Ketua Bawaslu Muhammad berada di Konjen RI Hong Kong saat kericuhan berlangsung.

Karena itu, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan Pemerintah untuk serius dan konsisten mengawal Pilpres yang demokratis. Jangan sampai di ujung pemerintahan, Presiden SBY malah membiarkan kecurangan pilpres.

Terkait dengan situasi di Hong Kong, Komisi I DPR berencana memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam waktu dekat. Disinyalir, WNI yang berada di Los Angeles Amerika Serikat juga kehilangan hak pilih karena surat suara habis. "Kami akan panggil menlu untuk dimintai keterangan soal kericuhan ini. Kasus ini tidak bisa dibiarkan saja," tukas Helmy.