Para kaskuser sekalian,

Kita semua sudah hepi presiden terpilih melalui proses jujur dan adil. Hanya sebagian elit yang mempermasalahkan itu (tepatnya sih nggak bisa menerima kekalahan ). Tapi sore tadi ada satu berita yang cukup bikin TS kaget, ini nih:
Suara Napalm Death

Apakah ini perkara terpilihnya AM Hendropriyono sebagai penasihat senior tim transisi spt banyak dilansir di media-media nasional Hendropriyono jd penasehat senior.

Jujur ane agak heran aja dengan kondisi terakhir ini. Dengan janji Jokowi yang salah satunya untuk menuntaskan pelanggaran, apakah tidak akan terganjal dengan kehadiran purnawirawan TNI yang sosoknya sering diidentikan dengan pelanggaran HAM juga terutama kasus Talangsari dan (alm) Munir. Apalagi kebetulan kemarin ane juga baru baca artikel menarik dari Indoprogress Humor pasca wowo. Statementnya di paragraf akhir menarik.

".........Alasannya ada dua: pertama, jokowi harus disadarkan adanya ancaman gagalnya penuntasan kasus-kasus HAM jika A.M. Hendropriyono jadi begawan yang dimintai pendapat oleh Tim Transisi Jokowi – JK. Kedua, kami butuh hiburan baru. Menertawai Prabowo sudah terlalu mainstream."

Ini jelas bikin tanda tanya ga sih?

Ane merasa aneh karena dengan banyaknya kader kepemimpinan baru kenapa juga masih merasa perlu mengundang "orang lama"? Banyak sumber untuk hanya sekedar mencari muka baru di dunia politik Indonesia. Toh kalau ga mau repot bisa melihat dari daftar nama yang banyak didengungkan relawan. Di daftar itu kan banyak sekali nama kalangan profesional, akademisi atau pemimpin lokal lain yang reputasi dan integritasnya tidak tersangkut dengan dosa lama.

Kalau ada anggapan bahwa akademisi kurang bisa bergerak taktis, kenapa tidak mempertimbangkan profesional dan kepala daerah berprestasi saja? Toh secara portofolio bisa dilihat rekam jejak perjalanannya. Yang pasti-pastinya aja banyak nama kepala daerah yang prestasinya layak diperhitungkan, contoh: Ahok, Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Kholiq Arif dan masih banyak lagi. Sayang banget bukan bila visi dan tangan mereka hanya terbatas pada ruang gerak yang sekarang ini. Kalau bisa lebih luas "diberdayakan" kenapa tidak?

Hal ini sudah dibahas mantan aktifis 98 juga sebenernya, Fadjroel Rachman. Salah satu artikel yang menulis soal ini bisa dilihat di: Kepala daerah berprestasi. Jujur ane sempat merasa ini adalah perspektif menarik. Sebuah hal yang di Indonesia masih belum umum. Tapi bila Jokowi bisa kenapa yang lain tidak bisa? Sesimpel itu aja. Selain itu adalah faktor perlunya kita meregenerasi pemimpin kita. Bosan dipimpin oleh mereka yang itu lagi, itu lagi.

Bagaimana pendapat kaskuser sekalian?