JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, tidak habis pikir dengan pola pikir pihak yang menolak usulan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun 2014, terutama Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie. Menurut Nusron, sikap mempertahankan status quo tersebut sangatlah membahayakan bagi demokrasi.

"Pandangan picik dan sangat tidak rasional manakala ada anggota, kader, dan instrumen partai lain yang meminta adanya evaluasi, tapi justru dianggap membahayakan," ujar Nusron di Jakarta, Senin (11/8/2014).

"Yang ada sebaliknya. Partai dalam bahaya manakala tidak ada evaluasi. Pihak-pihak yang mencoba mempertahankan status quo itulah yang berbahaya, termasuk ketua umum," sambung Nusron.

Politisi yang dipecat dari keanggotaan Golkar lantaran mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu mengatakan, kekuasaan partai tertinggi ada di munas, bukan di forum atau sekelompok orang yang mengatasnamakan partai. Oleh sebab itu, mengintimidasi kader yang mempercepat munas sama saja lembaga partai semakin tidak legitimatif.

"Pendukung munas makin banyak, diancam mau dipecat. Lama-lama semua pengurus dipecat, karena semua akan mendukung munas. Terus siapa pengurus dan anggotanya kalau semua dipecat?" ujar Nusron.

Berdasarkan keputusan Munas 2009, munas selanjutnya digelar pada 2015. Namun, tokoh lintas generasi Golkar mendesak munas digelar pada 2014. Mereka menilai bahwa kepemimpinan Aburizal Bakrie gagal. (baca: Golkar Terpuruk, Tokoh Lintas Generasi Desak Munas Digelar Tahun Ini)

Namun, DPP I Golkar menolak usulan Munas 2014 untuk melengserkan Aburizal. Mereka sepakat menolak usulan itu dengan tetap pada keputusan menggelar munas pada Oktober 2015. (baca: DPD I Golkar Sepakat Tolak Lengserkan Aburizal Lewat Munaslub)

sumber