WARTA KOTA, BALAI KOTA-Indonesia Corruption Watch akan menindaklanjuti permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menelusuri Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, kuat dugaan adanya penyelewengan anggaran oleh para pejabat DKI Jakarta.

"Pak Ahok justru menantang kita untuk memantau di pajak juga, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Inspektorat. Dan pak Ahok sangat responsif dengan kita, seperti beliau juga ingin membangun MoU dengan ICW dan PPATK. PNS-PNSnya juga kita awasi, karena trennya kalau pejabat-pejabat diatas itu jadi tempat penitipan proyek, nah ini harus diawasi," kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/8/2014).

Agus mengatakan, temuan ICW di pengadaan proyek yang terindikasi banyak penyelewengan anggaran berada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta dimana banyak perusahaan swasta tertentu mudah memenangkan lelang.

"Ya seperti proyek-proyek pengadaan, rehabilitasi, kalau untuk anak didik sudah pakai rekening tersendiri, jadi hambatannya nggak begitu besar. Nah, proyek-proyek rehabilitasi ini yang harus kita awasi, karena ada proyek-proyek yang dimanfaatkan oleh sekolah. Ini harus diawasi, terutama oleh pihak inspektorat," tuturnya.

Dia berharap dengan adanya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, maka pengadaan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI Jakarta bisa diawasi dengan baik. Pada tahun 2012 lalu aspek pengawasan dinilai sangat kurang.

"Ternyata ada beberapa perusahaan yang sudah di blacklist, tapi masih diperbolehkan ikut lelang proyek. Ini membuktikan banyak pengawasan yang lemah. Jadi kedepan dengan adanya ULP, jauh lebih baik. Tidak hanya ULP, instansi pajak dan lain-lain juga kita awasi," kata Agus.

http://wartakota.tribunnews.com/2014...di-pemprov-dki