Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah menarik kendaraan dinas eselon II Pemprov DKI. Ahok berkilah, pemprov memberikan pilihan soal kendaraan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.

"Bukan ditarik. Kita tawarkan anda mau pilih yang mana. Kami sewakan, kasih kendaraan atau anda ambil mentahnya saja," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat (11/8).

Ahok mencontohkan, buat apa PNS punya mobil seperti Corolla Altis tapi biaya rawatnya belasan juta, lebih baik mengambil duit sebesar Rp 9 juta per bulan.

"Kamu mau nggak punya Corolla Altis yang kita rawatnya belasan juta dihitung per bulan, penyusutan segala macam, atau kamu ambil 9 juta rupiah kontan, buat apa ada Corolla di rumah kalau enggak pernah pakai. Mending dapat Rp 9 juta dong per bulan," ujarnya.

Menurut Ahok, dengan menerapkan sistem itu Pemprov DKI bisa menghemat anggaran sebesar Rp 250 miliar.

"Kami juga untung. Kami hitung-hitung bisa untung Rp 250 miliar hemat anggaran. Karena tidak ada perawatan," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga membeberkan, untuk operasional, pemprov tidak akan membeli kendaraan namun hanya menyewa dari pihak swasta.

"Kendaraan operasional kami juga tidak mau beli. Kami sewa semua. Kalau ada kerusakan cepat penggantian. Jadi pola yang dilakukan swasta," bebernya.