Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, jumlah kementerian tidak perlu sampai batas maksimal yang disebut dalam UU dan tidak perlu pula wakil menteri. Opsi ideal yang terdiri dari 20 kementerian dan 1 unit kerja kantor kepresidenan. Kalau opsi ini dipakai oleh Pemerintahan Jokowi-JK, maka susunan kabinet seperti ini:

I. KEMENTERIAN PORTOFOLIO
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman

II. KEMENTERIAN NON PORTOFOLIO (KEMENTERIAN NEGARA)
14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Komunikasi dan Informasi
16. Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
17. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. BUMN
19. Maritim
20. Dalam Negeri

III. KANTOR KEPRESIDENAN

Sumber: Dikutip dari KOMPAS dengan beberapa gubahan