REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan partainya akan setia dengan gagasan koalisi permanen di parlemen. Menurutnya koalisi permanen bisa memberi dampak positif bagi pematangan demokrasi di Indonesia.
"Kami PKS akan tetap berada di koalisi permanen. Koalisi ini penting bagi demokrasi kita," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (8/8)

Koalisi permanen mengharuskan partai-partai bersikap konsisten dengan pilihan politik yang diperjuangkan. Dengan begitu, akan ada corak pembeda yang jelas antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen dengan yang bukan. "Konfigurasi kekuatan politik ini harus dijaga," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan koalisi permanen akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan mendatang. Cita-cita ini ibarat kontestasi politik antara partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Dimana kedua partai selalu saling kritik. "Supaya ada perimbangan terhadap tesis dan anti tesis. Amerika Serikat itu sampai sekarang masih mempertahankan konservatisme (Republik) dan liberalisme (Demokrat)," katanya.

Fahri percaya partai-partai lain yang telah tergabung dalam koalisi permanen tidak akan berkhianat.Sebab menurutnya partai-partai di koalisi permanen juga memiliki cita-cita untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia. "Semua ingin demokrasi lebih sehat lewat konsistensi terhadap ide dan nilai perjuangan," ujarnya.

Sejumlah partai yang menandatangani koalisi permanen adalah PKS, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat.

Sumber : Republika

JAKARTA - Meski masih menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), namun kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap meyakini bisa sah menjadi pemenang pemilu presiden 2014. Bahkan, pasca keputusan sidang akhir MK pada 22 Agustus nanti, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo Hatta akan bubar dan bergabung dengan pendukung pasangan nomor urut 2 itu.

"Kalau MK sudah putuskan pasti semuanya akan mencoba untuk berlomba-lomba untuk bergabung ke pemerintahan yang ada. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan itu," kata politisi PDIP Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin (7/8).

Wakil Ketua DPR RI ini juga yakin bahwa rakyat sudah menentukan pilihan. Oleh karenanya, menurut dia, tak perlu lagi membentuk pansus Pilpres.

"Sehingga dengan demikian saya menganggap terlalu berlebihan, dan rakyat sudah memutuskan, rakyat sudah membuat," kata Pramono.

Sementara menurut pengamat komunikasi politik Universitas Tarumanegara, Jakarta, Eko Harry Susanto, keyakinan partai besutan Megawati Soekarno Putri bahwa KMP bisa bubar itupun sangat dimungkinkan, mengingat partai yang tergabung di KMP adalah partai yang terbiasa hidup sebagai partainya pemerintah, dan tidak pernah berada dalam posisi oposisi, terkecuali Gerindra.

Selain Gerindra, kata Eko, partai yang dimungkinkan juga mungkin tak bergabung ke kubu Jokowi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengingat ideologi partai ini yang agamis. Dan selalu berselisih paham dengan PDIP.

"Tampaknya PDIP punya keyakinan, bahwa KMP akan pudar. Mungkin saja tidak semua lepas dari Gerindra.Tapi yang potensial untuk menjauh adalah Golkar dan Demokrat. Sedangkan PAN dan PPP, perlu waktu cukup untuk lepas dari Gerindara," kata Eko, kepada Indopos (Grup JPNN), Kamis (7/8).

Menurutnya, tidak bisa diabaikan, bahwa secara historis, golkar tidak terbiasa berada di luar pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, sangat masuk akal jika golkar juga mendukung kadernya, Jusuf Kalla di tubuh pemerintahan Jokowi.

"Daripada menjadi oposisi untuk kadernya, tentu lebih ideal memberikan dukungan. Terlebih di pemerintahan nanti ada JK, yang juga kader inti Golkar," jelasnya.

Jika Golkar sudah ada dalam kubu Jokowi-JK, maka komposisi di Parlemen Senayan tidak perlu diragukan lagi jika menghadapi pengambilan keputusan yang didasarkan voting.

Sedangkan Demokrat, kata Eko, mungkin lebih memilih jalan moderat. Dengan dalih mendukung kebijakan yang pro rakyat bisa saja dalam bentuk koalisi semu yang tidak dilembagakan.

"Ini jalan penting bagi Demokrat, untuk kembali menarik simpati rakyat. Bahkan dalam posisi netral dan berpihak kepada rakyat, partai berlian biru ini bisa semakin mengkokohkan posisi SBY sebagai orang kuat dalam peta politik Indonesia," ujarnya.

Tentang PAN dan PPP, kata Eko, lambat laun juga akan mendukung program-program pro rakyat yang dilontarkan Jokowi-JK. Dua partai ini bisa saja masih dalam tubuh koalisi Prabowo-Hatta tetapi akan mengusung jargon pro rakyat dan menafikan harus selalu menentang program Jokowi-JK.

"Tidak bisa disangkal, di tubuh PPP ada faksi Suharso Monoarfa yang condong Jokowi. Di PAN, masih ada akar Soetrisno Bachir dan faksi-faksi yang dukung Jokowi. Namun, jika kita mencermati politik paternalistik, maka oposisi sulit untuk berkembang, karena ada kecenderungan bahwa rakyat dan parpol akan berupaya untuk mendekat kepada pemilik kekuasaan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Jokowi koalisi dengan rakyat, akan mungkin dipakai kedua partai ini," tuturnya.

Lebih dari itu, lanjut Eko, dalam pendekatan komunikasi politik yang berpijak kepada teori spiral keheningan, maka publik, rakyat hakekatnya merasa lebih nyaman ada dalam suara mayoritas.

"Pada konteks ini, tentu suara pemegang kekuasaan. Tentunya untuk idealnya dinamika politik, memang harus ada oposisi yang santun dan beradab demi menjaga demokrasi bernegara," bebernya. (dil)
Sumber : JPPN