THURSDAY, 07 AUGUST 2014 16:13 PDF Print E-mail
Diusul, menteri khusus tangani Papua
Warta
WASPADA ONLINE

JAYAPURA - Peraih penghargaan bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" 2005 dari Kanada, Yan Christian Warinussy, mengusulkan kementerian khusus yang mengatur masalah Papua dalam kabinet mendatang.

"Baiknya ada Kementerian Negara Urusan Khusus Tanah Papua, yang bisa mengurus semua permasalahan Papua dengan Pemerintah Pusat," kata Yan dalam rilisnya, hari ini.

Yan mengatakan banyak usulan, pendapat, dan permintaan adanya orang Papua menjadi menteri, seiring dengan adanya sejumlah pihak yang mencalonkan orang-orang yang dianggap terbaik untuk duduk dalam kabinet mendatang.

"Termasuk kita di tanah Papua kencang juga mengusulkan beberapa nama untuk dapat dipilih oleh Jokowi-JK sebagai menteri dalam kabinet mereka dan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang," kata Yan yang juga Sekretaris Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari, Papua Barat itu.

Namun, kata Yan, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang nantinya orang-orang yang diusulkan dari Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) itu dapat menjadi wakil Orang Papua untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi politik rakyat Papua? "Jawabannya pasti tidak. Saya justru melihat bahwa kehadiran tokoh-tokoh Papua di dalam kabinet sebagai pembantu presiden dengan tugas sesuai bidang kerja, misalnya Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, atau menjadi Menteri ESDM pasti tidak akan fokus," katanya.

Karena dengan menduduki jabatan menteri, kata Yan yang juga Direktur LP3BH Manokwari itu, justru orang Papua akan fokus pada bidang tugas yang diembannya dan sulit untuk bicara soal aspirasi politik rakyat Papua.

Pejabat yang bersangkutan juga sulit berinteraksi setiap saat dengan konstituennya di Tanah Papua, karena tugas rutin sehari-hari.

"Saya secara pribadi sangat tidak percaya bahwa dengan kita Orang Papua mengusulkan sejumlah saudara kita untuk duduk di kabinet sebagai menteri maka masalah Papua akan dapat diselesaikan," kata anggota Steering Commitee Forum Kerjasama (Foker) LSM se-Tanah Papua itu.

Mereka, lanjut Yan, jika kelak dipilih, maka akan lebih sibuk dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri sesuai bidang masing-masing, sehingga sulit berbicara tentang masalah Papua. Mungkin setelah pensiun dari jabatan menteri, mereka mulai dapat menyalurkan pikiran dan pandangannya melalui tulisan, artikel, atau menulis buku.

"Dengan demikian, menurut saya, seharusnya pandangan kita arahkan pada pandangan tentang pentingnya sebuah Kementerian Negara Urusan Khusus Tanah Papua yang akan bertugas memastikan bahwa konflik dan kekerasan di Tanah Papua segera diakhiri dan perlu membangun sebuah platform perdamaian yang bersifat permanen dan bisa digunakan untuk masa yang lama ke depan menuju Papua Baru," kata Yan.
(dat06/antara)