1) Pemilu Presiden di Indonesia adalah pemilu yang sesungguhnya, di mana pemilih secara bebas menentukan pilihan terhadap calon presiden yang lebih disukainya tanpa ada ancaman apapun. Kegiatan yang mirip pemilu di Korea Utara, bukanlah pemilu dalam arti sesungguhnya karena rakyat negara tersebut tidak bisa memilih calon yang disukainya, mereka hanya diijinkan untuk memilih antara "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) nama yaitu Kim Jong-Un saja dan tidak ada nama calon lainnya.

2) Hasil pemilu di Indonesia mencerminkan realitas politik yang sesungguhnya, dimana ada 53 persen pemilih yang telah memilih calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla. Di Korea Utara, 100 persen pemilih menyatakan setuju kepada Kim Jong-Un dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk berkata "tidak" terhadap putra Kim Jong-Il ini.

3) Pemilu di Indonesia adalah sebuah mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin secara demokratis. Di Korea Utara kegiatan pemilihan di atas bukanlah mekanisme demokrasi, melainkan alat kendali rejim pemerintahan untuk mengendalikan politiknya dan memeriksa kesetiaan pemilih terhadap rejim dari negara totaliter yang dikendalikan oleh partai tunggal yang berkuasa. Bahkan majalah The Economist mengemukakan bahwa pemilihan di Korea Utara lebih mirip sensus penduduk.

4) Partisipasi pemilu di Indonesia menunjukkan kebebasan pemilih untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilihan di Korea Utara diikuti oleh 100 persen rakyat karena adanya ancaman hukuman jika mereka tidak berpartisipasi.

5) Hasil pemilu di Indonesia diakui oleh dunia internasional dan semua lembaga internasional sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat. Hasil pemilihan di Korea Utara tidak diakui oleh dunia internasional sebagai suatu proses demokrasi, melainkan rekayasa politik untuk memperkuat rejim kekuasaan Kim Jong-Un.