Jakarta -Kebijakan Kementerian ESDM dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghapuskan solar subsidi di SPBU Jakarta Pusat mendapat kritikan pedas dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penghapusan solar subsidi hanya di Jakarta Pusat hanya akan menimbulkan konflik pengusaha SPBU di Jakarta.

"Kalau mau dinaikkan, kalau saya, ya tegas. Naik ya naik. Kalau ini kan pada lokasi tertentu-tertentu saja. Akhirnya nanti minggir ke SPBU lain. SPBU di kota akan teriak karena sepi," kata Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, kemarin.

Jokowi lebih setuju jika pemerintah saat ini menaikkan harga BBM subsidi. Karena penghapusan solar subsidi hanya di SPBU Jakarta Pusat hanya membuat antrean di SPBU wilayah lain. Namun, usulan menaikkan harga BBM ini harus disertai kalkulasi yang tepat.

"Tapi tentu saja ada kalkulasi dan hitungan," ujarnya.

Menurutnya, keputusan mengenai BBM ini harus menghitung segala aspek yang bersinggungan dengan masyarakat.

"Ya ya hitungan semuanya. Ekonomi, dampak sosial, politik semuanya," ucap Gubernur DKI ini.

Kritik yang sama juga dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya penghapusan solar subsidi hanya di SPBU Jakarta Pusat membuat repot angkutan umum dan harusnya mobil pribadi seluruhnya dilarang pakai BBM subsidi.

"Harusnya bensin juga tidak ada subsidi dan diberlakukan di seluruh SPBU. Kalau cuma solar ya ngerepotin angkutan umum, harusnya yang disikat itu bukan angkutan umum," kata Ahok saat ditanya wartawan di kantornya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, kemarin.

"Jadi jangan dibolak-balik. Yang pakai solar itu kan truk, harusnya solar enggak boleh dijual untuk mobil pribadi," tambahnya.

Ahok mengatakan, selama ini yang paling besar mengkonsumsi BBM subsidi adalah kendaraan pribadi. Dia juga menyalahkan mobil murah ramah lingkungan (LCGC) yang merupakan program pemerintah pusat. Keberadaan mobil tersebut di Jakarta malah meningkatkan konsumsi BBM subdisi.

"Mobil pribadi itu enggak itu enggak boleh pakai subdisi. Kalau enggak sanggup beli yang non subdisi, ya pakai kereta atau angkutan umum," ucapnya.