JAKARTA, KOMPAS.com - Satpol PP DKI menunda melanjutkan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di lapangan IRTI Monas yang seharusnya berlangasung besok. Sebab, penertiban PKL itu berbarengan dengan sidang gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konsititusi (MK).

"Berbarengan dengan sidang MK, jadinya penertiban PKL di IRTI diundur sampai pekan depan," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Penundaan penertiban PKL ini untuk mengantisipasi adanya gesekan atau konflik horizontal. Sebab, lokasi Monas dan Gedung MK berdekatan. Selain itu, ia mengkhawatirkan adanya salah paham antara salah satu pendukung calon presiden dengan petugas yang melakukan penertiban.

Rencananya, akan diterjunkan sebanyak 1.500 personel gabungan untuk penertiban kawasan Monas itu. Seperti Satpol PP, Kepolisian, dan TNI. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum itu berharap tidak ada bentrokan saat penertiban PKL Monas.

"Selama ini kan penertiban di lima wilayah, tidak ada bentrok, kan? Sebelum kita bongkar, sudah kita layangkan surat peringatan ke mereka," kata Kukuh.

Pihak Satpol PP, lanjut dia, akan tetap melakukan penertiban meskipun nantinya rencana itu bocor. Sebab, para PKL di kawasan Monas dan IRTI sudah dianggap keterlaluan. Para PKL berulang kali mencongkel dan menjebol pagar Monas sebagai akses masuk berdagang mereka.

"Mereka itu sudah keterlaluan. Pintu dan pagar Monas itu kan belinya pakai uang rakyat juga," kata Kukuh.