Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pembentukan pansus kecurangan pemilihan presiden. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hal itu merupakan hak DPR dan anggota dalam melakukan peran kontrol sebagai penyuara rakyat.

"Selama reses kita menemukan masyarakat yang mengkritik pelaksanaan pilpres kemarin. Wajar kalau kami mendalami persoalan itu dalam bentuk pansus," kata Hidayat ketika dikonfirmasi, Senin (4/8/2014).

Hidayat optimis pansus dapat terbentuk meski sisa waktu anggota DPR tidak banyak. "Justru kami ingin disisa waktu yang sedikit ini akan membuat DPR khusnul khotimah," ungkapnya.

Ia mengatakan DPR harus aspiratif dengan berbagai kritik masyarakat terhadap penyelenggaran pilpres. Mantan Ketua MPR itu membantah bila pembentukan pansus tersebut untuk mendelegitimasi calon presiden.

"Pansus pilpres ini tidak dalam rangka menganulir calon tertentu. Ini meminta pertanggungjawaban KPU yang dirasa begitu banyak kejadian yang tidak sesuai semangat pilpres dan UU," katanya.

Ia mencontohkan keputusan Bawaslu merekomendasikan pengecekan ulan di 5800 TPS di Jakarta. Tetapi pada akhirnya hanya diadakan penghitungan suara ulang di 13 TPS.

"Dengan diabaikannya ini ada yang dicederai dari suara rakyat. Belum lagi soal jumlah DPT di Papua. Disana penduduk berjumlah tiga juga sekian, tapi DPT ada 3 juta lebih. Apakah masuk akal kalau penduduk Papua semuanya adalah pemilih tetap?" tanya Hidayat.

Selain itu, katanya, Papua juga bermasalah mengenai sistem noken yang digunakan dalam pemilihan legislatif.

"Kalau lah noken itu ada, kenapa suara Prabowo-Hatta nol. Padahal ada juga pengurus Golkar dan Demokrat yang mendukung Prabowo-Hatta di Papua. Dengan persoalan ini sayang kalau tidak disuarakan lewat pansus pilpres," ujarnya. sumber Tribun