Renatha Swasty - 04 Agustus 2014 15:33 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diminta konsisten menjalankan Surat edaran bernomor 937/07/KaBPH/2014 tentang pembatasan penjualan solar bersubsidi mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Sebab, bila tak ajek, kebijakan itu cuma bakal mencekik pengelola pom bensin.

"Kalau dibilang nggak serius, nanti kan marah. Cuma, ya itu, selama ini kebijakan yang dibuat (pemerintah) nggak dijalanin konsisten," kata Hari, pengelola SPBU 34-13401 Kalimalang, Jakarta Timur, kepada Metrotvnews.com, Senin (4/8/2014).

Pembatasan penjualan solar bersubsidi di Ibu Kota efektif mulai, Senin (4/8/2014). Semua SPBU di Kalimalang, serempak menjalankan instruksi ini tepat tengah malam tadi.

Seingat Heri, sudah dua kali pemerintah tak konsisten melaksanakan kebijakan yang mereka buat. Pertama, saat pembatasan penjualan BBM untuk kendaraan milik TNI dan Polri. Ia mengaku, acap melaporkan penyimpangan yang terjadi, tapi tak pernah diladeni.

Kedua, tambah Heri, saat pemerintah menetapkan pemasangan sistem monitoring pengendalian BBM bersubsidi melalui RFID. Usai dipasang, kini tak ada lagi gaungnya.

"Kita kan dagang, ya penginnya untung. Nggak mau ribut-ributlah. Kalau ada pembatasan begini. Orang sudah ngantre panjang, trus waktu pembelian sudah habis, tak dikasih...ngamuk dia!" terang Heri.

Cuma satu mau Heri: pemerintah tidak setengah-setengah dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat. "Makanya sekarang kita pasif saja. Pemerintah bikin kebijakan apa, ya kita ikutin. Dia cabut, ya sudah. Mereka juga bikin kebijakan begitu," Hari bingung.

Heri mengakui, bakal ada penurunan omzet menyusul adanya kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi. Tapi dia tak cemas. Menurut Heri, konsumen sudah cerdas. Lebih pintar.

"Kalau logikanya ya (omzet) pasti (melorot), karena jamnya kurang. Tapi, pembeli (sudah) pinter, dia ramai dateng pas lagi jam jual," terang Heri.

(Ich)