Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
PKB mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi bergantung pada dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif. "Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik," ujar Ketua PKB Marwan Ja"far, Kamis (31/7/2014) lalu. Namun, menurut Marwan, hingga saat ini dia belum diajak bicara mengenai komposisi menteri di kabinet. Menurutnya pula, dukungan yang sudah diberikan partai politik mesti menjadi perhatian Jokowi.

Seandainya dukungan ini tidak diakomodasi pemerintahan Jokowi, ia kuatir pemerintahan tak akan berjalan maksimal. Menurut Marwan, partai politik diperlukan saat berhadapan dengan parlemen, misalnya saat mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang, dan merencanakan anggaran. "Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya partai politik," tambahnya.

Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Berbeda dengan PKB, Nasdem melalui ketuanya Akbar Faisal menyatakan berkomitmen untuk disiplin pada kesepakatan awal dengan PDI Perjuangan (partai pengusung Jokowi). Menurut Akbar, Nasdem tidak ingin ada bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi. Nasdem juga tak ingin menyandera pemerintahan Jokowi dengan jatah kursi menteri. "Ini tidak sesuai dengan semangat revolusi mental," ujarnya.

Menurut Akbar, penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden terpilih. Dia mengatakan Nasdem tidak akan menyodorkan nama-nama menteri jika tidak diminta Jokowi. "Biarkan presiden menyusun kabinet tanpa direcoki partai politik," ujarnya. Akbar mengingatkan Jokowi ihwal kabinet profesional, yaitu mereka yang memiliki kompetensi dan integritas. Dia juga menyatakan banyak kader yang profesional. "Ada banyak orang baik di partai politik," ujarnya.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Ketua Partai Hanura Saleh Husein yakin pemerintahan mendatang diisi tokoh berkompeten dan profesional di bidang masing-masing. Saleh meminta tak ada dikotomi mengenai latar belakang calon penghuni kabinet, termasuk berasal dari partai apa, birokratkah, akademikuskah, dan lain sebagainya. "Yang penting menguasai masalah dan menjalankan program," ujar Saleh.

Saleh juga mengatakan Hanura siap jika diminta mengisi formasi kabinet. Menurutnya, siapa yang nanti ditugaskan menjadi bagian pemerintahan akan ditunjuk oleh Ketua Umum Hanura Wiranto. Namun, Saleh menegaskan penyusunan kabinet merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden. "Jangan ganggu dengan keinginan perorangan atau kelompok," katanya.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Ketua Umum PKPI Sutiyoso sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta mengatakan partai koalisi pendukung Jokowi-JK belum diajak atau dimintai pendapat dalam pembicaraan emngenai komposisi kabinet pemerintahan. Namun, beredar kabar bahwa namanya menjadi salah satu dari tiga nama alternatif pengisi posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) selain Jenderal TNI Budiman dan Jenderal TNI Dr. Moeldoko. "Perlu kita ingatkan kerjasama dengan PDI Perjuangan, koalisi Jokowi-JK itu tanpa syarat. Namun, jika ada jabatan tertentu dan kader cocok dengan latar belakang, kita respons positif," ucapnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Terkait pembagian kursi di pemerintahan, Wakil Sekretaris Jenderal PDI P Hasto Kristiyanto mengatakan kriteria dasar penyusunan kabinet adalah kompetensi dan integritas. Hal ini bertujuan agar pemerintahan Jokowi bisa efektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Konsep pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang tunduk pada keinginan rakyat.

Menurut Hasto, Jokowi membentuk tim untuk membantunya menyusun kabinet. Hanya, tim ini tidak membicarakan nama-nama. Tim ini bergerak simultan agar nanti setelah dilantik siap bekerja menjalankan tugas pemerintahan. "Janji-janji selama kampanye kan harus diwujudkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Indonesia terpilih, Jokowi, sengaja meminta aspirasi masyarakat mengenai kabinet yang akan dibentuknya melalui media sosial, Facebook. Jokowi mengatakan membentuk sebuah tim untuk mencari masukan mengenai siapa yang cocok masuk kabinetnya. Tim ini juga berfungsi mengidentifikasi masalah apa saja yang harus diselesaikan kabinet yang akan dibangun Jokowi. Jokowi menuturkan, tim inilah yang akan menyusun kemungkinan nama yang dimuat dalam laman Facebook berjudul Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR).