Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)  masih terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan struktur di dalam kabinet."Sampai sejauh ini Jokowi-JK masih melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk menyamakan persepsi skenario penyusunan struktur dan personalia kabinet, termasuk sedang membahas pemerintahan transisi dengan tim dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ," jelas Wasekjen PDIP Ahmad Basarah kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (2/8/2014).Dia juga memastikan pasangan Jokowi-JK akan mengakomodasi kalangan parpol dalam mengisi kursi kabinet. "Karena sebagai kader partai Jokowi sangat paham salah satu tujuan parpol adalah mendapatkan kekuasaan politik secara sah dan konstitusional," jelasnya.Apalagi, sambung Ahmad, dalam sistem presidensial dengan model multipartai ini, posisi pemerintah juga banyak tergantung dari konstelasi politik di parlemen sehingga Jokowi-JK juga membutuhkan setidaknya 50+1 dukungan suara di parlemen. "Yang terpenting bagi Jokowi pada saat menyusun kabinet nanti adalah tidak disandera oleh usulan nama menteri kabinet yang tidak sesuai dengan kriteria dan kebutuhan kementerian yang bersangkutan," terangnya.Ia menjelaskan menteri dari parpol tersebut harus memenuhi kriteria, yakni jujur, bersih, merakyat, profesional, dan mampu memimpin kementerian yang akan dipimpinnya secara efektif. "Karena itu, pimpinan parpol juga jangan tersinggung jika menteri yang disodorkan ditolak oleh Jokowi-JK jika ternyata memang tidak memenuhi kriteria dan syarat yang dibutuhkan oleh kementerian yang akan dipimpinnya," tukasnya. Ia pun mengatakan tidak menutup kemungkinan kader parpol masuk dalam kabinet Jokowi-JK nanti. "Kalau kriteria dan syarat yang disebutkan di atas terpenuhi, sebenarnya tidak relevan lagi mendikotomi antara kader parpol dan non-parpol," tegasnya.