Minggu, 3 Agustus 2014 02:05 WIB | 2.249 Views
Oleh Hisar Sitanggang

Bandarlampung (ANTARA News) - Jutaan pemudik Lebaran 2014 memilih melewati Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Bakauheni-Bandarlampung untuk menuju daerah di Sumatera dan Jawa.

Jarak Bakauheni-Bandarlampung hanya sekitar 90 km, dan bisa ditempuh pemudik dengan waktu sekitar dua jam.

Namun seandainya truk barang dibolehkan melintasi jalan tersebut, ketika arus mudik dan arus balik berlangsung, dipastikan waktu tempuh perjalanan mereka bisa lebih lama lagi karena akan mengalami kemacetan sepanjang perjalanan.

Pada hari-hari biasa, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di Lampung Selatan sulit ditempuh kendaraan pribadi dalam waktu dua jam dari kota Bandarlampung sebagaimana halnya sepuluh tahun lalu.

Volume kendaraan yang melintasi Jalinsum memang masih sedikit, namun kini jumlahnya terus bertambah banyak sementara pelebaran Jalinsum Lampung hanya terjadi di ruas Panjang-Rajabasa saja.

Bagi pengemudi truk barang yang berangkat dari Bandarlampung, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Bakauheni lebih lama lagi karena jalan yang tetap sempit namun kendaraan yang melaluinya semakin ramai.

Kecepatan kendaraan umumnya sangat rendah karena dibebani muatan berlebihan, sedangkan kondisi jalan memiliki banyak tanjakan dan turunan.

Kondisi infrastruktur transportasi, seperti itu tentu berbiaya tinggi bagi pengguna transportasi dan dunia usaha di Jawa dan Sumatera.

Daya saing produk Sumatera makin rendah karena biaya pengirimannya lebih mahal dibandingkan produk sejenis lainnya, terlebih tahun 2015 saat Indonesia sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Komoditas yang umumnya dikirimkan dari Sumatera ke Jawa adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri, meskipun ada juga sebagian hasil tambang.

Sedangkan komoditas yang berasal dari Jawa umumnya adalah hasil industri.

Pengiriman produk dari Sumatera itu selama ini selalu menggunakan truk yang melewati Jalinsum di wilayah Lampung, terutama ruas Bandarlampung-Bakauheni.

Dampaknya adalah mempercepat kerusakan jalan di Lampung.

Contohnya, kondisi Jalinsum ruas Rajabasa-Panjang Bandarlampung yang baru diperbaiki dan dilebarkan menggunakan beton, kini sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik karena selalu dilewati truk besar.

Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Lampung yang paling berkepentingan mendesak pemerintah pusat untuk segera mewujudkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Highway.

Di Lampung, ruas tol Sumatera itu mencakup jalan Bakauheni-Terbanggi Besar yang masuk pembangunan tahap pertama, kemudian ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

Bagi penduduk Sumatera, pembangunan jalan tol ini berarti akan memperpendek mata rantai ke pasar, dan meningkatkan daya saing produk mereka ke pasar nasional dan regional.

Karena itu, semestinya pembangunan jalan tol di Sumatera seharusnya tidak ditunda-tunda oleh pemerintah pusat, dan pembangunanya harus mendapatkan prioritas sama seperti di Jawa.

Selain mendorong pertumbuhan kawasan, Pemprov Lampung menyebutkan pembangunan jalan tol di daerah ini diperlukan untuk mengatasi laju pertumbuhan kendaraan serta mengurai kemacetan.

Pertumbuhan kendaraan roda empat per tahun di Lampung rata-rata sebesar 8,87 persen, sedangkan kendaraan roda dua sebesar 22,30 persen per tahun.

Pemprov Lampung terus berkomitmen menuntaskan pembebasan lahan jalan tol Trans Sumatera di wilayahnya tahun 2014, sehingga pembangunan jalan bebas hambatan ruas Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) ke Terbanggi Besar (Kabupaten Lampung Tengah) sepanjang 150 km bisa dilaksanakan tahun 2015.

Biaya pembebasan lahan jalan tol itu sedikitnya mencapai Rp365 miliar.

Tim pembebasan lahan tol Trans Sumatera di wilayah Lampung diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, sedangkan pemerintah daerah ikut menyosialisasikannya.

Menurut Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, meski pembangunan jalan tol tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat, namun pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sangat mendukungnya untuk kemajuan daerah.

Karena itu diharapkan pembangunan fisik jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar tidak molor lagi, karena sudah mundur dari rencana awal di tahun 2014.


Pacu Ekonomi Regional

Desakan agar pembangunan tol Trans Sumatera segera diwujudkan juga disampaikan para gubernur se-Sumatera, seperti disampaikan seusai Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang digelar di Pangkalpinang, Bangka Belitung tahun lalu.

Saat itu, Ketua Forum Gubernur se-Sumatera itu, Gatot Pujo Nugroho, menyebutkan pembangunan jalan tol itu akan memperlancar lalu-lintas antarwilayah dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Sumatera.

Sumatera memberikan sumbangan sebesar 25,5 persen terhadap keuangan negara.

Meskipun sumber daya alam di Sumatera cukup banyak, namun pemerintah daerah setempat tidak bisa optimal mengembangkannya karena tidak terbangun jalan bebas hambatan sebagaimana halnya di Jawa.

Berkaitan itu, para gubernur di Sumatera sepakat mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan tol tersebut.

Jalan tol Trans Sumatera itu dibangun, selain berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian regional, juga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dan menaikkan kontribusi daerah terhadap perekonomian negara.

"Pembukaan ruas tol akan meningkatkan kontribusi Sumatera terhadap keuangan negara, karena setiap wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang siap dikembangkan secara optimal," kata Gubernur Sumatera Utara itu pula.

Meski demikian, pembangunan jalan tol Trans Sumatera sebenarnya kurang menarik bagi swasta, karena kurang menguntungkan secara finansial dan tingkat pengembalian modal masing-masing ruas tol Trans Sumatera juga dianalisis rendah.

Kurang menguntungkan secara finansial karena jumlah kendaraan yang melintas tol Trans Sumatera itu tak sebanyak di Jawa, dan kendaraan yang melintas pun akan didominasi truk barang sehingga biaya pemeliharaannya jauh lebih mahal dibandingkan dengan jalan yang kebanyakan dilalui kendaraan pribadi.

Melihat hal itu, Forum Gubernur se-Sumatera mengharapkan adanya keputusan presiden (Keppres) yang menunjuk salah satu badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi untuk pengerjaan proyek raksasa tersebut.

Negara perlu terlibat membangunnya karena memiliki nilai strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, meski kurang menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek.

Berkaitan itu, rencana terwujud jalan tol Trans Sumatera Highway dari Lampung sampai ke Aceh sepanjang 2.771 km dengan ruas tol sebanyak 23 yang melalui kota-kota besar di Sumatera, perlu diwujudkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sumatera, meski berbiaya sangat besar.

Jalur Trans Sumatera Highway yang dirancang masuk dalam peta ASEAN Highway Network itu, berbiaya sedikitnya Rp200 triliun yang berasal dari APBN dan APBD, dan diharapkan pula dukungan dari swasta.

Pembangunan ruas tol Trans Sumatera Hihgway itu dicanangkan dimulai di empat daerah, yakni Lampung, Sumatera Selatan, Riau dan Sumut dengan perkiraan awal biaya Rp31,5 triliun.

Kendati berbiaya amat besar, sejumlah kalangan menyebutkan pembangunan jalan tol itu dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional, sehingga pemerintah pusat terutama pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2014, tidak boleh mengabaikannya.

(H009/B014)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2014