- Beranda
- Komunitas
- Pilih Capres & Caleg
(News) Pengamat: Instruksi KPU utk Buka Kotak Suara Tidak Melawan Hukum
TS
ashrose
(News) Pengamat: Instruksi KPU utk Buka Kotak Suara Tidak Melawan Hukum
Friday, 01 Aug 2014 | 16:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com Pengamat pemilu dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, beranggapan, instruksi Komisi Pemilihan Umum kepada sejumlah KPU Kabupaten/Kota untuk membuka kotak surat suara, tidak memiliki maksud untuk melawan hukum. Menurut dia, KPU memiliki tujuan yang jelas hingga harus memerintahkan untuk membuka kotak surat suara di beberapa daerah.
"Tujuannya kan jelas dalam mempersiapkan diri merespons permohonan perselisihan hasil pemilu salah satu pasangan calon. Apalagi KPU menyaratkan kehadiran para pihak untuk menyaksikan. Jadi saya kira tidak ada maksud melawan hukum atas tindakan yang dilakukan KPU tersebut," ujar Titi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/8/2014).
Menurut Titi, dalam surat edarannya, KPU sudah meminta agar pembukaan kotak surat suara disaksikan oleh pihak pengawas dan juga saksi dari kedua pasangan calon. Oleh karena itu, kata dia, hal itu sudah cukup transparan dan tidak bisa dikatakan dilakukan secara sepihak.
"Saya kira KPU sudah menjelaskan tujuan dilakukannya pembukaan kotak suara dalam surat edarannya. Itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi dari publik," ujar Titi.
Terkait soal otentifikasi dan kekhawatiran adanya dokumen yang dimanipulasi, Titi mengatakan hal tersebut bisa diatasi karena setiap pasangan calon melalui saksi-saksinya dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan seterusnya sudah mendapatkan salinan berita acara dari pelaksana pemilu di lapangan. Bahkan, kata dia, sebagian besar C1 juga sudah diunggah ke laman web KPU sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya.
Titi menegaskan, selama KPU tidak mengubah hasil maupun data yang berada di dalam kotak suara, maka tidak ada pasal pidana yang bisa dikenakan.
"Kalaupun ada unsur pidana yang bisa dikenakan, ya kalau terbukti KPU mengubah hasil. Selama itu tidak dilakukan, maka tidak ada pasal pidana yang bisa dikenakan," pungkas Titi.
Sebelumnya terdapat surat edaran KPU tertangal 25 Juli 2014 yang memerintahkan sejumlah KPU kabupaten/kota untuk membuka kotak suara. Pembukaan kotak suara tersebut untuk mengambil formulir model A4 PPWP, A5 PPWP, A PPWP, Fotokopi pendukung DPKTB, dan Model C7 PPWP.
Ane beneran bingung, kok pihak ps complain? Apa pasalnya kalo buka kotak suara sesuai aturan dilaporin ke polisi?
Agan2 bawah ane ada yg ngerti ni kayaknya..
Nah ane mulai dpt pencerahan nih Gans..
JAKARTA, KOMPAS.com Pengamat pemilu dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, beranggapan, instruksi Komisi Pemilihan Umum kepada sejumlah KPU Kabupaten/Kota untuk membuka kotak surat suara, tidak memiliki maksud untuk melawan hukum. Menurut dia, KPU memiliki tujuan yang jelas hingga harus memerintahkan untuk membuka kotak surat suara di beberapa daerah.
"Tujuannya kan jelas dalam mempersiapkan diri merespons permohonan perselisihan hasil pemilu salah satu pasangan calon. Apalagi KPU menyaratkan kehadiran para pihak untuk menyaksikan. Jadi saya kira tidak ada maksud melawan hukum atas tindakan yang dilakukan KPU tersebut," ujar Titi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/8/2014).
Menurut Titi, dalam surat edarannya, KPU sudah meminta agar pembukaan kotak surat suara disaksikan oleh pihak pengawas dan juga saksi dari kedua pasangan calon. Oleh karena itu, kata dia, hal itu sudah cukup transparan dan tidak bisa dikatakan dilakukan secara sepihak.
"Saya kira KPU sudah menjelaskan tujuan dilakukannya pembukaan kotak suara dalam surat edarannya. Itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi dari publik," ujar Titi.
Terkait soal otentifikasi dan kekhawatiran adanya dokumen yang dimanipulasi, Titi mengatakan hal tersebut bisa diatasi karena setiap pasangan calon melalui saksi-saksinya dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan seterusnya sudah mendapatkan salinan berita acara dari pelaksana pemilu di lapangan. Bahkan, kata dia, sebagian besar C1 juga sudah diunggah ke laman web KPU sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya.
Titi menegaskan, selama KPU tidak mengubah hasil maupun data yang berada di dalam kotak suara, maka tidak ada pasal pidana yang bisa dikenakan.
"Kalaupun ada unsur pidana yang bisa dikenakan, ya kalau terbukti KPU mengubah hasil. Selama itu tidak dilakukan, maka tidak ada pasal pidana yang bisa dikenakan," pungkas Titi.
Sebelumnya terdapat surat edaran KPU tertangal 25 Juli 2014 yang memerintahkan sejumlah KPU kabupaten/kota untuk membuka kotak suara. Pembukaan kotak suara tersebut untuk mengambil formulir model A4 PPWP, A5 PPWP, A PPWP, Fotokopi pendukung DPKTB, dan Model C7 PPWP.
Ane beneran bingung, kok pihak ps complain? Apa pasalnya kalo buka kotak suara sesuai aturan dilaporin ke polisi?
Agan2 bawah ane ada yg ngerti ni kayaknya..
Quote:
Original Posted By Irwanryu►percuma ngomong sama gedhi08 dia tuh asal membela yang bayar 
KPU membongkar kotak suara mengikuti perintah MK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pembukaan kotak suara di beberapa tempat sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).
Surat Edaran yang dikeluarkan KPU tersebut sesuai dengan aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di MK.
"Dasarnya kuat sekali yakni Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 yang memerintahkan Termohon (KPU, red) menyampaikan jawaban atas permohonan pemohon disertai alat bukti," ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Kamis (31/7/2014) malam.
Karenanya, jelas Sumarno, KPU membuat Surat Edaran kepada KPU provinsi Nomor 1411, 1439, 1446, dan 1449 yang intinya menyiapkan alat bukti yang antara lain membuta kotak suara.
"Karena itu lah kemudian untuk menyiapkan jawaban beserta alat bukti itu mau tidak mau harus mengambil dokumen yang ada di dalam kotak suara itu. Proses pengambilannya harus disertai dengan prosedur mengundang saksi, panwas, melibatkan kepolisan. Itu sudah dilakukan KPU," tegas Sumarno.
Sumarno melanjutkan, di DKI Jakarta, pihak pemohon yakni pasangan Prabowo-Hatta mempersoalkan mengenai Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) dan bukan soal hitungan-hitungan suara.
"Mereka kan menyebutkan di sejumlah provinsi. Provinsi-provinsi yang disebutkan dalam permohonan itu yang harus melakukan menyiapkan jawaban sekaligus dilampiri dengan alat bukti. Untuk DKI Jakarta yang dipersoalkan adalah data pemilih disebutkan dalam DPKTB yang pakai KTP," tukas Sumarno.
Sebelumnya, 16 dari 27 kotak suara di Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, dibongkar Panitia Pemungutan Suara (PPS).
sumber: http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/...ra-perintah-mk
KPU membongkar kotak suara mengikuti perintah MK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pembukaan kotak suara di beberapa tempat sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).
Surat Edaran yang dikeluarkan KPU tersebut sesuai dengan aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di MK.
"Dasarnya kuat sekali yakni Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 yang memerintahkan Termohon (KPU, red) menyampaikan jawaban atas permohonan pemohon disertai alat bukti," ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Kamis (31/7/2014) malam.
Karenanya, jelas Sumarno, KPU membuat Surat Edaran kepada KPU provinsi Nomor 1411, 1439, 1446, dan 1449 yang intinya menyiapkan alat bukti yang antara lain membuta kotak suara.
"Karena itu lah kemudian untuk menyiapkan jawaban beserta alat bukti itu mau tidak mau harus mengambil dokumen yang ada di dalam kotak suara itu. Proses pengambilannya harus disertai dengan prosedur mengundang saksi, panwas, melibatkan kepolisan. Itu sudah dilakukan KPU," tegas Sumarno.
Sumarno melanjutkan, di DKI Jakarta, pihak pemohon yakni pasangan Prabowo-Hatta mempersoalkan mengenai Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) dan bukan soal hitungan-hitungan suara.
"Mereka kan menyebutkan di sejumlah provinsi. Provinsi-provinsi yang disebutkan dalam permohonan itu yang harus melakukan menyiapkan jawaban sekaligus dilampiri dengan alat bukti. Untuk DKI Jakarta yang dipersoalkan adalah data pemilih disebutkan dalam DPKTB yang pakai KTP," tukas Sumarno.
Sebelumnya, 16 dari 27 kotak suara di Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, dibongkar Panitia Pemungutan Suara (PPS).
sumber: http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/...ra-perintah-mk
Nah ane mulai dpt pencerahan nih Gans..
Diubah oleh ashrose 01-08-2014 23:02
1
1.1K
13
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan