Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden lalu berjanji akan membentuk kabinet yang ramping. Seperti apa kabinet ramping yang diinginkan Jokowi-JK? Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella mengatakan, keinginan membentuk kabinet dengan postur ramping ini pernah dibicarakan antara Jokowi-JK dengan partai pengusung. "Kabinet ramping itu maksudnya tidak sekadar untuk memberikan pos-pos pada partai tertentu. Kami ingin kabinet ramping, kabinet kerja bukan bagi-bagi kursi," kata politisi yang akrab disapa Rio itu saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/7/2014). Menurut Rio kabinet dengan postur ramping bisa saja dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya dengan menggabung dua kementerian menjadi satu kementerian. "Ada beberapa pos kementerian negara, mungkin bisa digabung dari dua menteri menjadi satu menteri," kata dia. Namun pembentukan kabinet itu tentu akan mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang Kementerian Negara. Jika memang pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa mengurangi atau menambah jumlah kementerian, maka komposisi kabinet tetap seperti saat ini. "Kalau memang tidak bisa ya mungkin tetap 35 menteri," kata Rio. Sehari setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Rabu (23/7/2014) kemarin Jokowi mulai berbicara mengenai gambaran kabinetnya. Mantan Wali Kota Surakarta itu menyebut kabinetnya akan diisi tokoh profesional. "Yang banyak (profesional)," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014). Jokowi enggan mengungkap persentase kabinet dari kalangan profesional dan dari kalangan parpol koalisi. Saat ini pembahasan masih dilakukan."Kita baru lihat persoalan-persoalan, kemudian kita baru akan menyelesaikan persoalan itu dengan menempatkan orang-orang. Artinya, kita berkonsentrasi kepada perencanaan yang mendetail, ini masih ada waktu dua setengah bulan ini," tegas Jokowi yang telah kembali menjadi gubernur DKI Jakarta setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih ini.


Kementerian yang saya sarankan untuk digabungkan agar kabinet menjadi ramping:
*Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (bidang Transmigrasi saja yang diambil) digabung menjadi Kementerian Sosial dan Kependudukan

*Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN, Bappenas, dan BKPM digabung menjadi Kementerian Pendayagunaan Aset Nasional

*Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja

*Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

*Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM digabung menjadi Kementerian Perdagangan

*Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum

*Kementerian Koordinator Perekonomian, Polhukam, dan Kesra dihapus karena hanya sebagai Pelaksana Tugas ketika jabatan menteri dibawahnya lowong.

Itu membuat Kabinet Pemerintahan Jokowi menjadi ramping dan jangan ambil ketua umum Partai (seperti Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Wiranto, Megawati) atau elit partai yang dinilai resistensinya tinggi (Luhut Panjaitan, Ribka Tjiptaning, Rieke Diah Pitaloka, Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu). Ambil dari Profesional Partai saja seperti Marwan Jafar (taruh di Kementerian Pekerjaan Umum), Khofifah Indar Parawansa (taruh di Kementerian Sosial dan Kependudukan), dan Utut Adianto (taruh di Kementerian Pemuda dan Olahraga).
Silahkan kalau mau kritik dan saran kepada Thread ini dan TS dan jangan lupa rate Thread ini