Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengendus adanya beragam kecurangan yang terjadi dalam perhelatan Pilpres 2014. Karena itu, dia mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Pilpres jilid II untuk mengungkap kecurangan tersebut.

"Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo-Hatta. Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun dalam pesan singkat, Selasa (22/7).

Selain itu, lanjut dia, Komisi II DPR juga akan memanggil KPU untuk mengklarifikasi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama pilpres. Begitu juga sikap KPU yang dinilai mengacuhkan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta untuk mengkroscek temuan kejanggalan di 5.802 TPS Jakarta.

"Kenapa KPU tidak merespons semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah. Harusnya semua persoalan itu diselesaikan dulu oleh KPU, tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli 2014. Karena ini menyangkut kepentingan negara, KPU jangan seperti mengejar setoran," kata dia.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, KPU semestinya bersifat lentur, dan tidak kaku dalam menyikapi laporan dan keberatan yang diajukan Tim Prabowo-Hatta.

Terkait sikap Prabowo yang menolak hasil Pilpres, dan menarik timnya dari KPU, Agun bisa memahami langkah tersebut. Prabowo mundur karena punya alasan dan dia lakukan itu karena asas pemilu dilanggar KPU.

"Saya pikir dia hanya melempengkan yang bengkok," singkat dia.