Presiden PKS: Muncul Ketidakpercayaan terhadap KPU
5 22 Jul 2014 18:26


Anis Matta

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan keputusan Prabowo-Hatta menarik diri dari proses Pilpres 2014 merupakan keputusan bersama. Banyaknya kecurangan menjadi pertimbangan utama. "Ini keputusan bersama karena memang fakta-fakta kecurangannya masif sekali ya dan kita melihat ada pemihakan dari penyelenggara pemilu dalam proses ini sehingga banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan," kata Anis Matta di Rumah Polonia, Selasa (22/7/2014).

Menurut Anis, tidak digubrisnya rekomendasi Bawaslu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena ketidakpercayaan itu pula, tim memutuskan untuk menarik diri. "Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah distrust, ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan karena itu kita menarik diri," lanjutnya.

Meski ada keputusan politik berupa penarikan diri dari proses pemilu, Anis menegaskan PKS tetap berada pada barisan Koalisi Merah Putih. "Ya, betul," tandasnya.

Calon presiden Prabowo Subianto menarik diri dari proses Pilpres 2014. Sebab, menurutnya, pemilu presiden 2014 cacat. Timnya banyak menemukan pelanggaran dan kecurangan. "Kami menarik diri dari proses yang berlangsung," ujar Prabowo Subianto dalam jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Prabowo menyatakan tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan. "Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara demokratis dan terhormat," tegasnya.
http://indonesia-baru.liputan6.com/r...n-terhadap-kpu

Data C1 PKS Dinilai Lebih Valid Dibanding KPU
Senin, 21 Juli 2014 08:22:19

Jakarta (beritajatim.com) - Kubu pasangan Prabowo-Hatta mengaku siap mengadu formulir C1 punya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu seperti diungkapkan tim pemenangan Prabowo-Hatta, Taufik Ridho.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meyakini formulir yang dimilikinya lebih valid ketimbang yang dimiliki KPU. Sebab, dalam proses perhitungan suara pihaknya menemukan banyak kejanggalan.

"Kami siap adu data C1 dangan yang dimiliki oleh KPU," kata Taufik di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Bukan tanpa alasan pernyataan tersebut terlontar dari mulutnya. Karena, dalam proses penyelenggaraan pemilu presiden yang berlangsung pada 9 Juli kemarin pihaknya dengan ketat menjaga setiap tempat pemungutan suara (TPS) di 33 Provinsi.

"Saksi kami itu hampir 95 persen seluruh Indonesia. (Disitu) sebagian ada dari tim koalisi merah putih," ujarnya.

Menurut Taufik, hal itulah yang menjadi rujukan koalisi Merah Putih meminta KPU menunda sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional yang tengah berlangsung. Selain itu, lanjut Taufik, pihaknya juga menemukan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilihan presiden.

"Jadi begini, setelah kami temukan ternyata ada hal-hal yang kelihatannya menjadi sebuah modus, dan merata di seluruh Indonesia. Modusnya ini rekomendasi dari Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU," jelas dia.

Dengan begitu, ia menegaskan meminta kepada KPU sebaiknya menunda pelaksanaan penghitungan suara nasional di 33 Provinsi. "Sebelum KPU putuskan baiknya selesaikan dulu (permaslahan)," tandasnya.
http://beritajatim.com/menuju_pemilu...l#.U85Oz6glmSo

-----------------------------

Yaa sulitlah kalau data C1 yang di pegang oleh instansi seperti parpol PKS atau TNI atau Polri atau LSM atau timses capres lainnya, dianggap lebih shahih dan lebih valid ketimbang data yang dipunyai secara resmi menurut UU seperti data C1 yang dimiliki KPU. Lhaaa terus, kalau itu yang mau diturui (data C1 KPU harus menuruti data C1 milik PKS), lalu apa perbedaan essensinya dengan ucapan Burhanuddin Muhtadi bahwa kalau hasil perhitungan suara KPU tidak sama dengan hasil perhitungan 'quick count' lembaga Survei, maka yang salah adalah milik KPU? Gebleg amat ah!