RMOL. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai permintaan kubu Prabowo-Hatta ke KPU untuk menghentikan proses rekapitulasi sah-sah saja. Namun, mantan ketua MK ini menyarakan KPU tetap menjalankan tahapan sesuai dengan jadwal dan UU.

"KPU tinggal membahas hasil dari KPU Provinsi yang sudah diputus resmi melalui rapat pleno terbuka yang juga dihadiri kedua belah pihak plus Bawaslu setempat," ucap Jimly melalui blackberry messenger kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat tadi.

Kalau sudah diputuskan KPU tapi masih ada keberatan, lanjutnya, bisa mengajukan gugatan ke MK. Namun, Jimly menyarankan sebaiknya gugatan itu juga tidak dilakukan.

"Cukup di KPU, agar segera reda," imbuhnya.

Ditambahkan Jimly, jika dilihat prosentase, selisih antra dua kubu capres-cawapres memang kecil. Namun, jika dilihat dari angka ril di masyarakat, sangat besar.

"Untuk pembuktian di MK jangan lihat prosentase selisih tapi baca angka nominalnya. Perbedaan lebih dari 3 jutaan. Pembuktiannya tidak boleh digeneralisasi tapi harus dibuktikan masing-masing secara faktual," tandasnya.

http://www.rmol.co/read/2014/07/20/1...k-Perlu-ke-MK-