TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon Presiden, Prabowo Subianto tetap ngotot meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pengumuman hasil perolehan suara Nasional pada Selasa (22/7/2014).

Sikap ini, menurut Prabowo, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu agar Komisi Pemilihan Umum menggelar pencoblosan ulang di 5.802 Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika ditemukan terjadi kecurangan.

Prabowo jelaskan, kubunya meminta tetap pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah dan potensi dugaan kecurangan lainnya. Seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta.

"Benar. Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. DKI jakarta, Jawa Timur juga," ungkap Prabowo, di kompleks Istana Negara, jakarta, Minggu (20/7/2014).

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi mengajukan surat permohonan penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional ke KPU.

Anggota Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, mengatakan penundaan tersebut terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah dan potensi dugaan kecurangan lainnya.

Apalagi sekarang rekomendasi Panwaslu daerah sedang dijalankan dalam bentuk PSU. Seperti di Jawa Timur, DKI. Oleh karena itu kita minta KPU untuk menunda proses bisa berjalan jujur dan adil," ujar Andre ketika ditemui di KPU, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).






https://id.berita.yahoo.com/prabowo-...132358884.html