TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pengerahan massa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat penetapan hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum dinilai sebagai sikap politik yang tidak dewasa.
Hal ini diungkap oleh pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Muradi, kepada Tribunnews.com, Jumat (18/7/2014). Muradi menegaskan, hal ini menunjukkan ketiaksiapan menerima kekalahan dalam kompetisi.
“Saya termasuk yang setujui pilpres ini kegembiraan politik. Tidak bisa dipaksa menang dan dan dipaksa kalah. Dalam konteks itu, pengerahan massa pada saat penetapan justru menunjukkan adanya ketidaksiapan menerima apa yang menjadi pilihan rakyat,” katanya.
Dikatakan, argumentasi bahwa pengerahan massa adalah untuk pengamanan, hanyalah pembenaran atas sikap ketidakdewasaan dalam berpolitik. Urusan keamanan, lanjutnya lagi, sudah menjadi tanggung jawab aparat keamanan dan itu sudah disiapkan sesuai kebutuhan.
Jadi, jelasnya lagi, rencana pengerahan massa tersebut lebih terlihat sebagai sikap politik intimidatif akibat ketidaksiapan menerima jika dalam rekapitulasi KPU nanti kalah.
“Itu artinya, sikap siap kalah sebagaimana diungkapkan saat penandatanganan 'deklarasi damai siap kalah siap menang' hanya sebatas verbal saja, tidak implementatif, ujarnya.
Padahal jika mau menghadapi pilpres ini sebagai kegembiraan politik, lanjut Muradi, maka siapapun yang menang dan siapapun yang kalah akan lebih mudah untuk melakukan rekonsiliasi ke depan.
Muradi kemudian menduga, meski Prabowo dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan siap kalah, tetapi ada kemungkinan tim di sekitarnya masih belum menerimanya.
Seperti diketahui, ribuan relawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa disebut akan dikerahkan untuk menjaga KPU saat pengumuman pemenang Pemilu Presiden 2014 pada 22 Juli mendatang.
Menurut anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Yunus Yosfiah, dikerahkannya ribuan relawan itu bukan untuk menimbulkan kerusuhan. Sebaliknya, mereka mengklaim pengerahan relawan justru untuk menjaga suasana damai dan kondusif.
Sementara dari kubu Jokowi-JK, mereka sudah menginstruksikan larangan adanya pengerahan massa pendukung jelang pengumuman 22 Juli mendatang.

sumber