Kini Terbukti, di hari-hari pemilihan umum dimulai sebelum 9 april 2014 hingga selesai berlangsung adegium bahwa politik itu “memecah” bila dilakukan tanpa etika (pemahaman, kesadaran batin, dan budi mengenai yang pantas dan tidak pantas dalam relasi sosial manusia-manusia berharkat). Mengapa demikian, apabila kita telaah lebih medalam ketika politik digerakkan atau berjalan kencang yang disumberkan pada hasrat berkuasa dan ambisi, dua medan perang pun akan tercipta antara kubu kami dan kubu mereka.

Sejarah peradaban sebagai proses perkembangan menata hidup bersama untuk saling menghormati martabat antar manusia dalam merajut masyarakat menjadi “negara”, juga memaklumkan adanya “perang abadi” yang tak berkesudahan antara hasrat kekuasaan, yang mewujud dalam kepentingan naluriah, kepentingan ingin menguasai dalam ekspresi ambisi, dan “nilai”, yaitu apa yang dipandang, dihargai, dan berusaha dihayati sebagai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan yang suci dalam kehidupan ini. Pengalaman sejarah mencatat korban-korban berdarah dan dihancurkannya kemanusiaan untuk ambisi kekuasaan dan atas kemanusiaan itu pulalah umat manusia belajar untuk mengontrol hasratnya yang tega membawa kebiadaban daripada keadaban.

Proses kesadaran tiap manusia untuk semakin rasional jernih menimbang perihal yang baik dan buruk atau disebut juga rasionalitas etos atau teleologis (demi tujuan pemuliaan kehidupan dan tujuan yang suci serta yang bermakna dari hidup itu sendiri) sedangkan lawan rasionalitas tersebut adalah rasionalitas “instrumentalis” seperti diurai Jurgen Habermas dimana rasionalitas teleologis bertujuan pada semakin emansipatorisnya proses keadaban menjadi peradaban, sedangkan pada “instrumentalis”, akal budi rasional digunakan untuk menimbang mana yang menjadi sarana demi mencapai tujuan. Disebut instrumentalis karena pada penggunaan ekstremnya akal budi ini akan “tega” menggunakan segala macam cara (termasuk yang dehumanitis) untuk mencapai tujuannya.

Herankah kita bila politik sebagai seni memperjuangkan kepentingan dan kemungkinan-kemungkinan dalam kompetisi hasrat-hasrat kekuasaan yang ingin diwujudkan kalau tidak dinakhodai atau diberi acuan arah etika, akan menjadi ladang pertempuran kuasa versus kuasa, mana yang kuat dialah yang menang seperti hukum rimba, situasi ini dirumuskan dalam paparan (deskripsi) situasi naluriah saling mengerkah dan berkelahinya orang-orang seperti serigala berebut mangsa atau wilayah kekuasaan.
Oleh karena itu kita harus mampu menempatkan politik sebagai cara dan medium untuk menata hidup bersama agar lebih baik, lebih sejahtera. Rasionalitas tujuan politik adalah mewujudkan yang baik dalam hidup bersama sebagai etos sosial yang suci dalam hidup, yaitu hormat pada martabat mahluk-mahluk manusia dan alam ciptaan Tuhan dan yang indah serta benar dalam mengikhtiarkan dunia yang lebih ekologis, dunia yang lebih dicipta, dirawat agar layak didiami bersama bukan dikuasai untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kaum strukturalis dan sejarah materialis berpendapat bahwa sejarah ditentukan oleh faktor-faktor material seperti hubungan upah, hubungan pemilik modal, dan pekerja, dimana pemahaman dan kesadaran subjek tidak merdeka. Kesadarannya mengalami pemalsuan pemahaman karena ia tidak bisa mandiri memahami. Pasalnya isi pemahaman sudah dipenuhi tayangan-tayangan pemodal dunia televisi, dunia pengatur makna. Sementara kaum idealis dan pendukung kemerdekaan otonomi subjek mampu mengolah pemahaman sendiri karena budi cerahnya yang bisa menimbang untuk memilih rasionalitas tujuan emansipasi dan memilah yang instrumentalis demi peradaban.

Praktik politik kekuasaan yang memecah-retakkan antar sesama sebenarnya oleh para pendiri bangsa sudah diberi wujud dasar awal peradabannya, yaitu konstitusi dengan konsensus nilai-nilai dasar yang merekatkan ciri pluralitas Kebhinekaan Nusantara ini menjadi Ika dalam bernegara. Konkretnya, sebagai sistem bernegara yang paling memayungi dan menjadi rumah bersama untuk Indonesia yang majemuk adalah sistem demokrasi dengan lima konsensus dasar kulturalisasi humanis dan sebuah sistem penyelesaian konflik beda kepentingan dan adu ambisi hasrat politik yang kerap tega mengorbankan sesama dalam sistem kepastian hukum atau rule of law.

Karena itu, ketika politisasi mudah meretakkan dan memecah kita kalau tanpa etika dan ekonomisasi ekstremnya hanya memenangkan kalkulasi untung dan rugi atau rasionalitas instrumentalis yang menguntungkan dipakai, sedangkan yang merugikan dibuang apalagi kalau hasilnya adalah direduksikannya sesama manusia. Ekstremnya lagi ekonomi mikro dan ukuran hidup bukan hanya uang dan uang tetapi kepedulian kerja sama, kemauan berbagi yang kesemuanya ini dalam nilai tukar uang telah membuat harga manusia cuma diuangkan, dimaterialisasi. Apa jadinya bila nilai intrinsik manusia sebagai subjek berharkat hanya disamakan dengan uang dan uang? Herankah kita pada praktik politik uang di pemilu ini?

Maka menyadari fenomena-fenomena diatas dalam pilihan jalan politisasi, jalan ekonomisasi kini, mari kembali kejalan awal para pendiri bangsa, yaitu jalan budaya, yaitu peradaban yang bersumber pada olahan yang baik, yang benar, yang suci, dan yang indah dalam hidup ini. Demi semakin sejahteranya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.