Urusan pemberian penghargaan di Indonesia sebenarnya cukup banyak. Di Bidang Lingkungan misalnya ada penghargaan Adipura dan Kalpataru. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Sementara Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi daerah Tingkat II (Kabupaten/kota) di Indonesia yang dinilai berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.


Dahulu Adipura merupakan penghargaan yang bergengsi karena hanya sedikit kabupaten/kota yang mampu meraihnya. Kategori Kota yang meraih adipura dibedakan menjadi kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil. Beberapa kota yang menjadi langganan Adipura antara lain Padang, Bukit Tinggi dan Surabaya.


Gengsi penghargaan Adipura mulai menurun akibat sebuah kebijakan yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan penghargaan itu sendiri. Pada medio tahun 1990an mulai banyak Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota) yang ingin menikmati masa jabatan kedua. Hal ini tidak dikehendaki oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu. Melarang secara langsung masa jabatan kedua mungkin merupakan hal yang lebih pas dilakukan, tetapi hal itu mengandung resiko dianggap otoriter dan tidak demokratis. Akhirnya Mendagri saat itu membuat aturan bahwa Bupati/Walikota diperkenankan menduduki masa jabatan kedua apabila memiliki prestasi yang sangat menonjol misalnya meraih Adipura.


Dengan kota peraih Adipura yang jumlahnya sedikit, mendagri berpikir bahwa kebijakan ini bisa mengurangi Bupati/Walikota yang ingin menikmati masa jabatan kedua. Secara logika memang demikian, tetapi ada yang dilupakan oleh mendagri bahwa tahun berikutnya kondisi bisa berubah.


Orang Indonesia memang kreatif mengakali aturan. Tahun berganti, tiba-tiba jumlah kota penerima adipura melonjak drastis. Bila awalnya jumlahnya hanya satu digit (kurang dari sepuluh), tiba-tiba meningkat menjadi puluhan bahkan pernah menjadi lebih dari 100.


Adipura hanya dijadikan alat untuk melegitimasi keinginan menikmati masa jabatan kedua. Panitia dan tim penilai Adipura tidak bisa menjaga integritasnya sehingga citra penghargaan Adipura sebagai penghargaan bergengsi menjadi memudar. Ini adalah buah dari kesalahan panitia dan tim penilai Adipura yang begitu mudah (untuk tidak mengatakan mengobral) memberikan Penghargaan Adipura kepada kabupaten/kota. Begitu memudarnya citra Adipura, bahkan seorang calon Wapres pun kesulitan membedakan penghargaan Adipura dengan Kalpataru.


Kementerian Lingkungan hidup (KLH) sebagai penyelenggara penghargaan Adipura berusaha untuk memperbaiki citra Adipura sebagai penghargaan yang bergengsi, sayangnya upaya itu terlihat masih setengah-setengah. KLH saat ini memberikan 3 jenis Penghargaan Adipura yaitu Adipura Kencana, Adipura dan Piagam Adipura. Sayangnya jumlahnya masih berlebihan sehingga wajar Masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap penghargaan ini. Sebagai Gambaran tahun 2014 ada 15 kota meraih Adipura Kencana, 86 kota meraih Adipura dan 32 Kota meraih Piagam Adipura. Sehingga total mencapai 133 kabupaten/kota.