Gambaran hasil pemilu presiden (pilpres) di Surabaya semakin terang. Itu terjadi setelah 31 panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Surabaya merampungkan rekapitulasinya Senin (14/7).

Hasilnya, ada sedikit pergeseran angka bila dibandingkan dengan real count yang dirilis PDIP beberapa hari lalu. Persentase juga sedikit berbeda. Hasil real count PDIP menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih 64,3 persen, sedangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa 35,7 persen. Sementara itu, berdasar hasil rekapitulasi PPK se-Surabaya, pasangan Jokowi-JK meraih 64,5 persen dan Prabowo-Hatta 35,5 persen.

Selain itu, bila dalam real count PDIP sebelumnya ada satu kecamatan yang kalah, yakni Semampir, hasilnya berbeda dengan hitungan PPK. Pasangan Jokowi-JK unggul di semua kecamatan, termasuk Semampir. Selisihnya memang tipis. Yakni, 36.217 suara untuk Jokowi-JK berbanding 35.919 suara untuk Prabowo-Hatta.

Dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPK, yang ditunggu tinggal rekapitulasi di tingkat KPU Surabaya pada 17 Juli. Biasanya hasilnya juga tidak jauh berbeda. Sebab, bila angkanya berubah, justru akan muncul pertanyaan. Kecuali bila ada perintah hitung ulang atau coblos ulang.

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. ’’Kami masih menunggu hasil dari PPK. Soal hasil resmi, sebaiknya menunggu Kamis (17/7),’’ katanya.

Di bagian lain, Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan, pihaknya bisa menerima hasil penghitungan suara di PPK tersebut. ’’Tidak berbeda jauh dengan hasil penghitungan kami,’’ katanya. Untuk itu, lanjut Whisnu, pihaknya terus mengawal suara tersebut hingga ditetapkan di KPU Surabaya.

Jiwa besar juga ditunjukkan Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya Bagyo Fandi Sutadi. Dia menyatakan, pihaknya menghormati dan menghargai hasil tersebut. ’’Prosesnya (pemilihan, Red) sudah tidak ada masalah. Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada pelanggaran yang berarti atau kecurangan yang terstruktur. Kami sangat menghargai pilihan rakyat Surabaya,’’ ucap mantan asisten I Sekkota Surabaya tersebut.

Baik Whisnu maupun Sutadi menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres di Surabaya kali ini justru berlangsung sangat demokratis dan boleh dibilang sangat lancar. ’’Memang ada insiden-insiden kecil, seperti katanya kotak suara yang mau dibuka di dapil 5, tapi secara keseluruhan berlangsung sangat baik,’’ jelas Whisnu.

Ketika ditanya apakah ada kecurangan atau pelanggaran terstruktur di Surabaya, Sutadi menggeleng. ’’Kalau memang tidak ada pelanggaran, apa yaharus dipaksakan ada pelanggaran? Yang jelas, kami ingin pemilu ini benar-benar berjalan baik dan ternyata memang berjalan baik. Apa pun hasil di Surabaya, saya sangat menghormati prosesnya,’’ tegasnya.

Di bagian lain, polemik soal daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) membuat Bawaslu Jatim turun tangan. Mereka menyatakan bahwa DPKTb bukan sesuatu yang khusus dan merupakan instruksi Bawaslu RI. Jadi, tidak perlu dipermasalahkan panjang lebar.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto. ’’Itu (pertanyaan soal DPKTb, Red) bersifat umum. Jadi, bukan hanya Panwaslu Surabaya, tapi seluruh Indonesia mengirim surat ke KPU masing-masing,’’ paparnya.

Sufyanto mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, soal DPKTb mendapat perhatian khusus dan dicek betul-betul. ’’Tapi, sifatnya bukan seperti menemukan adanya indikasi pelanggaran seperti dropping massa pemilih,’’ kata doktor politik lulusan Unair tersebut.

Sufyanto menjelaskan, KPU tinggal menjawab saja surat panwaslu itu. ’’Ini memang permasalahan administratif belaka. Bukan ada kecurigaan,’’ tuturnya. Untuk itu, Sufyanto meminta masalah DPKTb tidak dijadikan polemik yang rumit.

Menurut dia, Bawaslu Jatim mengirimkan dua jenis surat. Yang pertama dikirim ke KPU Jatim dan yang kedua ke panwaslu. ’’Yang ke KPU adalah meminta kemudahan untuk mengakses soal DPKTb dan yang ke panwaslu untuk meminta hal yang sama ke KPU-nya masing-masing,’’ ungkapnya.

Permintaan itu, imbuh Sufyanto, disampaikan untuk keakurasian data pemilih. Tidak ada niat untuk mencari-cari kesalahan. ’’Sebab, sebenarnya langkah ini juga untuk memperkuat KPU agar tidak ada celah dalam rekapitulasi nanti,’’ tegasnya.

Seperti diberitakan, Panwaslu Surabaya dua hari lalu mengirim surat ke KPU Surabaya. Mereka mempersoalkan adanya jumlah pemilih tambahan. Bahkan, kabarnya dalam pleno Minggu malam lalu (13/7), Panwaslu Surabaya berancang-ancang meminta diadakan coblosan ulang.

Ketika dikonfirmasi mengenai masalah itu, Sufyanto mengatakan bahwa semangat Bawaslu Jatim tetap sama. ’’Yakni, agar orang-orang tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Sebab, sering ada kejadian warga terjebak situasi sehingga berada di luar daerah dan belum punya surat A5. Mereka-mereka ini harus diakomodasi,’’ ucapnya.

Pada Rabu lalu (9/7), Sufyanto bahkan menguruskan 200 warga Bawean yang terjebak di Gresik agar bisa mencoblos dalam pilpres. Karena cuaca buruk, kapal yang akan mereka tumpangi untuk pulang ke Bawean tidak bisa membuang sauh. ’’Hanya, memang ada tertib administrasi demi keakuratan data pemilih,’’ ucapnya. sumber JPNN