Saya tidak tahu apa dibalik pernyataan anggota Komisi I DPR dari partai Sapi Sejahtera ini ketika berucap akan memanggil jajaran pimpinan RRI lantaran hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran tertua di Indonesia itu. Menurut Mahfudz Siddiq, RRI seharusnya bersikap netral dan bukan lembaga survey.

Terus terang saya benci betul dengan partai sapi ini (Ada partai lain yang juga tak becus,,saya tahu itu). Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, bodoh. Sementara Lutfi terlibat korupsi sapi. Paling demen lihat partai-partai yang mengusung agama malah jatuh terjerembab oleh kesalahannya sendiri.

Sekarang anggota PKS ini malah ngomong berantakan seperti ini. Dia gak tahu kalau RRI mendapatkan ijin untuk membuat survey hitung cepat dari KPU.

http://nasional.kompas.com/read/2014...t.Quick.Count.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin membantah adanya rencana pemanggilan jajaran Radio Republik Indonesia (RRI) terkait hasil hitung cepat yang dikeluarkan lembaga penyiaran itu. Pernyataan TB ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Ketua Komisi I DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq. (Baca: Komisi I Akan Panggil RRI karena Lakukan "Quick Count")

"Enggak ada itu, bohong," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (14/7/2014).

Hasanuddin menjelaskan, memanggil seseorang atau lembaga ke DPR RI harus dengan persetujuan semua fraksi yang ada di komisi. Terkait pernyataan Mahfudz, ia mengaku telah mengonfirmasi pernyataan tersebut kepada yang bersangkutan.

"Tadi tanya ke Pak Mahfudz, dia enggak bilang apa pun," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Terlebih lagi, saat ini DPR telah memasuki masa reses. Hasanuddin mengatakan, untuk memanggil seseorang atau lembaga pada masa reses, itu harus mendapatkan izin Ketua DPR.

Sebelumnya, Mahfudz mengatakan, Komisi I DPR RI berencana akan memanggil jajaran direksi RRI pasca-hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan di sejumlah lembaga penyiaran.

"Komisi I berencana memanggil jajaran direksi RRI terkait penayangan quick count mereka di sejumlah lembaga penyiaran," kata Mahfudz, dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu (13/7/2014).

Menurut Mahfud, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat. Di samping itu, RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang harus dapat menjaga netralitasya saat pilpres.