Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) melaporkan 4 lembaga survei yang merilis hasil penghitungan cepat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli kemarin ke Bareskrim Mabes Polri.

Keempat lembaga survei dilaporkan PBHI itu adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Menurut Direktur PBHI, Poltak Agustinus Sinaga, keempat lembaga survei yang masing-masing merilis suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dalam pilpres tersebut dilaporkan lantaran telah meresahkan masyarakat atau telah melakukan kebohongan publik.

"Mereka telah meresahkan dengan mem-publish hasil riset yang membohongi publik. Ini berdampak pada keresahan masyarakat," ujar Poltak Agustinus di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Selama lebih dari 2 jam berada di Kantor Bareskrim, Poltak cs mengaku juga sudah memaparkan sejumlah bukti kejanggalan survei yang dilakukan 4 lembaga tersebut.

Poltak menjelaskan, keempat lembaga survei itu dilaporkan karena telah melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik. Selain itu pasal 28 ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dengan nomor laporan 681/VII/2014/Bareskrim.

"Kami datang membawa bukti kecurangan mereka dalam bentuk video dan hasil riset yang ganjil. Bukti-bukti sudah kami sampaikan," katanya.

Pada kesempatan itu, Poltak juga membantah laporan yang disampaikan pihaknya bermuatan politik atau mendukung salah satu pasangan capres. Menurutnya, jika hasil perhitungan suara resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama dengan keempat lembaga survei yang dilaporkan, maka pihaknya juga akan melaporkan lembaga survei yang lainnya.

"Tidak ada unsur poltik. Kalau kita temukan kecurangan 7 lembaga yang memenangkan Jokowi-JK juga akan kami laporkan," pungkas Poltak.
Terkait dugaan bahwa keempat lembaga survei di atas tak kredibel, juru bicara (jubir) Prabowo-Hatta Tantowi Yahya sebelumnya membantah tudingan tersebut. Menurut dia, hasil quick count 4 lembaga survei, yakni IRC, JSI, LSN, dan Puskaptis adalah akurat.
"Mereka terus memonitor Prabowo-Hatta. Hasil mereka akurat. Kami juga tidak main-main," tutur Tantowi di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli. (Ans)
(Rizki Gunawan)

sumber

tambahan, ternyata sebelumnya:

MERDEKA.COM. Kubu Pasangan Prabowo-Hatta melaporkan 3 lembaga survei ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah melakukan hitungan cepat atau quick count pasca pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli kemarin.

Kubu Prabowo menilai ketiga lembaga survei tersebut melanggar UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang mengatur bahwa pelaksanaan hitung cepat tidak boleh menunjukkan keberpihakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Adapun tiga lembaga survei yang dilaporkan ke Bawaslu di antaranya, Lembaga Survei Cyrus, Center for Strategic and International Studies (CSIS), dan Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Hampir dapat dipastikan lembaga Cyrus ini juga tidak independen, partisan dan berpihak pada Jokowi," kata anggota Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Maulana Bungaran di Bawaslu, Jakarta, Jumat (11/7).

Dari penelusurannya, Maulana menjelaskan, Lembaga Survei Cyrus pernah menjadi konsultan politik pemenangan Jokowi sewaktu mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia menduga kuat bila lembaga survei pimpinan Hasan Nasbi itu juga melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Prabowo-Hatta melalui akun twitter.

"Hasan juga mendirikan Laskar Biji Kopi, organisasi relawan yang berafiliasi ke Jokowi-JK," tegasnya.

Hal yang sama juga terjadi pada Lembaga Survei SMRC yang menurut kubu Prabowo tidak independen dalam mengumumkan hasil hitung cepat (Quick Count) pemilu presiden 9 Juli.

"Patut diduga hitung cepat SMRC tidak independen dan partisan karena pimpinannya yakni Saiful Mujani beberapa waktu lalu secara terbuka mengakui memang berkampanye negatif menentang pencalonan Prabowo Subianto," jelas Maulana.

"Jelas sekali Saiful Mujani memiliki conflict of interest untuk melakukan hitung cepat pemilu presiden," imbuhnya.

Berdasarkan quick count yang dirilis SMRC, perolehan suara pasangan Jokowi-JK unggul atas pasangan Prabowo-Hatta. Jokowi-JK memperoleh suara 52,88 persen sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih 47,22 persen suara.

Untuk quick count Cyrus dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga mengunggulkan pasangan Jokowi-JK atas Prabowo-Hatta. Jokowi-JK memperoleh suara 51,9 persen sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih 48,1 persen.

sumber

tambahan :
Ini Reaksi Lembaga Survei yang Dilaporkan ke Polisi
Sabtu, 12 Juli 2014 | 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Riset Indonesia Research Center, Yunita Mandolang menanggapi santai lembaganya yang dilaporkan ke polisi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Dia menilai, PBHI sengaja ingin memancing dan memanas-manaskan suasana.

"Kita tidak mau terpancing dengan panas-panasan seperti itu. Menurut saya, kita memang harus proporsional kok. Hasil quick count itu, bukan hasil yang sebenarnya. Hasil sebenarnya nanti dari KPU. Dan kita tidak mau dipanasin dengan itu, perang opini saja," kata Yunita di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Sementara, Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid, mengaku belum tahu mengenai pelaporan itu, oleh karenanya dia enggan berkomentar. "Aku belum tau, nanti saja lah," ujar Husein.

Ketika didesak lebih jauh, Husesin justru terlihat emosi. "Bukan gak masalah dilaporin, masa kalau saya dilaporkan, masa pertanyaannya menjebak begitu. Kita enggak tau motifnya apa, alasannya, kesalahan kita apa. Emang saya kriminal apa," ucapnya.

Selain IRC dan Puskaptis, hari ini PBHI melaporkan dua lembaga survei lainnya yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Menurut Direktur PBHI Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, keempat lembaga itu telah melakukan kebohongan publik dengan mempublikasi hasil quick count yang manipulatif.

Keempat lembaga itu, pada Rabu (12/7/2014), mempublikasikan hasil hitung cepat yang menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara, setidaknya hasil hitung cepat delapan lembaga lainnya menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

sumber