Five reasons why Indonesia's presidential election matters

Once a dictatorship, now the world's third-largest democracy, the 90% Muslim country is poised to take a step forward Indonesian elections.



The 187 million Indonesian voters are taking part in the first election to see power transferred from one directly elected leader to another.

1. Mega democracy

Indonesia is the world's third largest democracy, with 187 million voters, including 67 million first-time voters. The incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono, is the fourth president since the fall of the former authoritarian ruler Suharto in 1998 – and the first to have been directly elected. After serving a maximum two five-year terms in office Yudhoyono is ineligible to seek a third term. This is the first time power will be handed from one directly elected president to another.
Indonesia economy One of the Mint countries, Indonesia's economy is enjoying healthy growth.



2. Healthy economy

Indonesia is an increasingly important economy. Crippled by the Asian financial crisis of 1998, today it is south-east Asia's largest economy, a member of G20 and one of the best performing economies globally. Counted among the Mints (Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey), a new group of emerging market economies, Indonesia's economy is projected to be the seventh largest globally by 2030. Over recent years, the country has returned to investment grade, and sustained strong growth throughout the global recession, largely on the back of healthy domestic consumption. Its GDP growth is forecast to be 5.7% this year and picking up further in 2015. However, around 32 million Indonesians still live below the poverty line and the country's economic potential is held by back by high levels of corruption and infrastructure bottlenecks.
Former Indonesian president General Suharto The former Indonesian president Suharto was thought to have stolen more than $35bn from his country.



3. Dynamic society

As a military coup undermines the political stability of Thailand, and questions persist about quasi one-party-rule in Malaysia and Singapore, Indonesia's democratic transition has largely been hailed as successful. Since the fall of Suharto, and the end of his nepotistic 31 years in power, Indonesia has moved from centralised rule to a boisterous democracy. Vote buying and "money politics" have marred past votes, but the country's elections are largely free and fair and the country boasts a dynamic civil society and one of the most vibrant and critical press corps in Asia.

In a parliament that is dominated by individuals who rose to prominence during the Suharto era, corruption remains a huge problem. But the country's anti-corruption body, the KPK, has made incredible gains. The "graftbusters" have jailed some high-profile politicians and figures in recent years, just this week putting Akil Mochtar, the former head of the constitutional court, behind bars for life.
Indonesia Muslims There are around 216 million Muslims in Indonesia, more than in the whole of the Arab world.



4. Moderate Islam

With a population of 240 million people, 90% of whom are Muslim, is often held up, alongside Turkey, as an example of the compatibility of democracy and Islam. Though the Middle East may be the centre of gravity for the Islamic world, Indonesia has more Muslims than that entire region. Since the fall of Suharto, when both political and religious freedoms were curtailed, democracy and Islam have thrived. Muslims in Indonesia predominately practise a moderate form of Islam, and during recent years the government has worked hard to cripple extremist groups, such as those behind the 2002 Bali bombings. Indonesia's constitution protects religious freedom but under Yudhoyono – whose coalition includes Islamic-based parties – religious intolerance against Christians, Shia Muslims and Ahmadis has been on the rise.
Indonesia population The Indonesia archipelago includes more than 17,000 islands.



5. National unity

Poised to play a greater role on the global stage, politically and economically, Indonesia needs a leader who can unify one of the world's most diverse nations. This is a country that stretches across more than 17,000 islands, with hundreds of ethnic groups and languages – and yet has held together well since its foundation in 1945. In a globalised world beset by schism, separatism and break-up, it stands as an example of the benefits of togetherness. Both leading candidates have a nationalist thread to their argument. Whichever wins, the world may face a more assertive, determined Indonesia after 9 July.

• This article has been corrected: to make clear that Susilo Bambang Yudhoyono is Indonesia's fourth president since the fall of the Suharto regime, as well as the first to have been directly elected; and to name the Mint countries correctly as Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey.

http://www.theguardian.com/world/201...ection-matters

RI jadi contoh hebat buat dunia gan..


Terjemahannya nih..

1. Mega Democracy
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan 187 juta pemilih, termasuk 67 juta pemilih pertama kali. The incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah presiden keempat sejak jatuhnya mantan penguasa otoriter Suharto pada tahun 1998 - dan yang pertama dipilih secara langsung. Setelah melayani maksimum dua periode lima tahun di kantor Yudhoyono tidak memenuhi syarat untuk meraih jabatan ketiga. Ini adalah pertama kalinya kekuasaan akan diserahkan dari satu presiden yang dipilih langsung ke yang lain.

2. Healthy Economy
Indonesia adalah ekonomi yang semakin penting. Lumpuh oleh krisis keuangan Asia tahun 1998, sekarang adalah ekonomi terbesar Asia Tenggara , anggota G20 dan salah satu yang terbaik ekonomi berkinerja secara global. Diperhitungkan dalam Mint (Mexico, Indonesia, Nigeria dan Turki), sebuah kelompok baru ekonomi pasar yang berkembang, perekonomian Indonesia diproyeksikan menjadi yang terbesar ketujuh secara global pada tahun 2030. Selama beberapa tahun terakhir, negara telah kembali ke investment grade, dan berkelanjutan yang kuat dalam pertumbuhan sepanjang resesi global, terutama di bagian konsumsi domestik yang sehat. Pertumbuhan PDB diperkirakan menjadi 5,7% tahun ini dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2015. Namun, sekitar 32 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan potensi ekonomi negara dipegang oleh kembali oleh tingginya tingkat korupsi dan kendala infrastruktur.

3. Dynamic society.
Kudeta militer merusak stabilitas politik Thailand, dan pertanyaan tentang kuasi satu partai-aturan di Malaysia dan Singapura, transisi demokrasi di Indonesia sebagian besar telah dipuji sebagai kisah sukses. Sejak jatuhnya Soeharto, nepotistik 31 tahun berkuasa, Indonesia telah berpindah dari pemerintahan terpusat untuk demokrasi riuh. Jual beli suara dan "politik uang" telah dirusak sebagian orang, tetapi pemilihan negara itu sebagian besar bebas dan adil dan negara memiliki masyarakat sipil yang dinamis dan salah satu pers yang paling bergairah dan penting di Asia.

Dalam parlemen yang didominasi oleh orang-orang yang bangkit untuk menonjol selama era Soeharto, korupsi tetap menjadi masalah besar. Tetapi tubuh anti-korupsi negara itu, KPK, telah membuat keuntungan yang luar biasa. The "graftbusters" telah dipenjarakan beberapa politisi dan tokoh profil tinggi dalam beberapa tahun terakhir, hanya minggu ini menempatkan Akil Mochtar, mantan kepala mahkamah konstitusi, di balik jeruji besi untuk hidup.

4. Moderate islam
Dengan jumlah penduduk 240 juta orang, 90% di antaranya adalah Muslim, sering mengangkat, bersama Turki, sebagai contoh kompatibilitas demokrasi dan Islam. Meskipun Timur Tengah dapat menjadi pusat gravitasi bagi dunia Islam, Indonesia memiliki lebih banyak Muslim dari itu seluruh wilayah. Sejak jatuhnya Suharto, ketika kedua kebebasan politik dan agama yang dibatasi, demokrasi dan Islam telah berkembang pesat. Muslim di Indonesia didominasi mempraktikkan bentuk moderat dari Islam, dan selama beberapa tahun terakhir pemerintah telah bekerja keras untuk melumpuhkan kelompok-kelompok ekstremis, seperti mereka yang berada dibalik pemboman Bali tahun 2002. Konstitusi Indonesia melindungi kebebasan beragama tetapi di bawah Yudhoyono - yang termasuk koalisi partai berbasis Islam - intoleransi agama terhadap umat Kristen, Muslim Syiah dan Ahmadiyah telah meningkat.

5. National unity
Siap untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung global, politik dan ekonomi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat menyatukan salah satu negara yang paling beragam. Ini adalah sebuah negara yang membentang di lebih dari 17.000 pulau, dengan ratusan kelompok etnis dan bahasa -. Telah memelihara kesatuan dengan baik sejak berdirinya pada tahun 1945. Dalam dunia global yang dilanda perpecahan, separatisme dan break-up, RI berdiri sebagai contoh manfaat kebersamaan. Kedua kandidat terkemuka memiliki benang nasionalis yang kuat. Siapapun menang, dunia mungkin akan menghadapi Indonesia yang lebih kuat dan tegas, setelah 9 Juli.