[JAKARTA] Juru Bicara Partai Demokrat yang juga pendukung pasangan Prabowo-Hatta, Andi Nurpati meminta KPU untuk menelaah hasil hitungan cepat atau quick count Radio Republik Indonesia (RRI).

Pasalnya, RRI bukan sebagai lembaga survei resmi atau tidak terdaftar dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"RRI bukan lembaga survei, apalagi kalau tidak terdaftar di KPU. Maka tentu saja hal ini menunjukkan ada ketidakberesan RRI dalam tupoksinya," kata salah satu politikus Partai Demokrat Andi Nurpati seperti dilaporkan inilah..com, Kamis (10/7).

Pernyataan Andi Nurpati ini menggelikan. Pasalnya, Andi Nurpati tidak mengecek kebenaran data terkait ucapannya, karena RRI jelas terdaftar sebagai lembaga survei resmi di KPU dengan nama Puslitbang Diklat LPP RRI.

Anggota Timses Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi mengatakan, Andi Nurtapi terkesan ingin mengintervensi RRI. Mestinya Andi Nurpati berterima kasih kepada RRI karena berperan dalam quick count.

“Mestinya kita bangga pada RRI, karena hasil quick count-nya selama ini punya tingkat akurasi yang tinggi,” kata dia.

Berikut inilah 56 lembaga survei dan lembaga quick count pilpres 2014 berdasarkan data dari KPU adalah:

1. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. PT Citra Komunikasi LSI
3. PT Konsultan Citra Indonesia
4. Media Survei Nasional
5. PT Citra Publik Indonesia
6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)
8. PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
9. PT Roy Morgan Research
10. Lembaga Jaringan Isu Publik
11. PT Cyrus Nusantara
12. PT Citra Publik
13. PT Media Survei Indonesia
14. Saiful Mujani Research and Consulting
15. CIRUS Surveyors Group
16. Lembaga Survei Nasional
17. Pusat Data Bersatu
18. Lembaga Survei Jakarta
19. Pol-Tracking Indonesia
20. Indopoling Network Research, Strategy and Consulting
21. Political Communication Institute
22. Markplus Insight
23. Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)
24. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)
25. PT Indo Barometer
26. Charta Politika Indonesia
27. Polmark Indonesia
28. Jaringan Suara Indonesia (JSI)
29. Studi Suara Rakyat (SSR)
30. Lentera Data Riset
31. Lembaga Polling Indonesia (LPI)
32. Political Weather Station
33. Lembaga Klimatologi Politik
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi)
35. Puslitbang Diklat LPP RRI
36. PT Kompas Media Nusantara
37. Institute for Strategic and Development Studies
38. PT Alvara Strategi Indonesia
39. Politicawev.com (PT Tridaya Nusantara Internasional)
40. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)
41. PT Premiere Epsilon Indonesia
42. Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)
43. Indonesia Research and Survey (IRES)
44. Citra Survei Indonesia (CSI)
45. PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)
46. PT Tylor Nelson Sofres Indonesia
47. Populi Center
48. Lembaga Real Count Nusantara
49. Nurjaman Center For Indonesian Democrazy (NCID)
50. Lembaga Pemilih Indonesia
51. Survei dan Polling Indonesia (SPIN)
52. Indonesia Survey Center (JSC)
53. Founding Father House (Graha Bapak Pendiri Bangsa)
54. Litbang Koran SINDO (PT. Media Nusantara Indonesia)
55. Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)
56. Losta Institute. [L-8]








INILAHCOM, Jakarta - Beberapa lembaga survei telah melakukan penghitungan cepat sementara atau quick count usai pencoblosan calon presiden dan calon wakil presiden pada Rabu (9/7/2014).

Namun, ada satu yang dinilainya bukan sebagai lembaga survei resmi atau tidak terdaftar dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni RRI yang mengunggulkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"RRI bukan lembaga survei, apalagi kalau tidak terdaftar di KPU. Maka tentu saja hal ini menunjukkan ada ketidakberesan RRI dalam tupoksinya," kata salah satu politikus Partai Demokrat Andi Nurpati kepada INILAHCOM, Kamis (10/7/2014).

Ia meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menelaah keterlibatan RRI dalam melakukan penghitungan cepat Pemilu Presiden 2014.

"Kalau dianggap melanggar harus diberi sanksi, demikian juga RRI harus dicek metode survei yang digunakannya," ujar dia.

Menurut dia, metode dalam survei sepatutnya ilmiah dan apabila tidak sesuai dengan metode survei. Maka bisa dianggap pembohongan publik.

"Mereka (KPU dan Bawaslu) harus minta penjelasan RRI tersebut, terutama soal status RRI tidak terdaftar di KPU sebagai lembaga survei," tandasnya.[ris]




JAKARTA- Sejumlah lembaga survei mengklaim kemenangan pasangan capres nomor urut dua Jokowi-JK dalam pemilu presiden berdasarkan quick count. Salah satunya adalah survei RRI yang menyebut Jokowi-JK unggul dengan elektabilitas 52,48 persen, sedangkan Prabowo-Hatta 47,52 persen.

Menyikapi hal tersebut, Tim Advokasi Merah Putih, Syahroni mengatakan survei yang dilakukan RRI tersebut tidak kredibel dan tidak terdaftar di KPU.

"Ada lembaga survei ikut-ikutan yang mana disinyalir pembenar dari keberpihakan pada salah satu capres," ujar Syahroni di kantor KPI, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).

Oleh karena itu ia akan melaporkan survei yang dibuat RRI tersebut ke KPU dan Bawaslu. Karena RRI merupakan lembaga milik pemerintah yang seharusnya dapat menjunjung independensi. "Kita juga akan laporkan survei RRI karena tidak terdaftar di KPU, karena melakukan penelitian dan tidak bertanggung jawab. Kita menduga RRI hanya mencuri momen saja," pungkasnya.
(ugo)




tv n timsesnye sama² oonnye dah..