Ketua Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, menyatakan, pihaknya akan segera melakukan audit terhadap tujuh lembaga survei yang menjadi anggotanya, terkait publikasi quick count pilpres.

"Hasil audit ini akan diumumkan kepada publik, dan Persepi akan memberiksan sanksi pada lembaga penelitian yang terbukti melanggar prinsip-prinsip etika," tegas Hamdi di Jakarta, Rabu (9/7).

Hamdi menjelaskan, audit akan dilakukan kepada lembaga pelaksana quick count pilpres yang merupakan anggota Persepi, yaitu Lembaga Survei Indonesia, Indikator, SMRC, Cyrus Network, Populi Center, Jaringan Survei Indonesia (JS), dan Puskaptis.

"Semua lembaga itu sudah menantangani pakta integritas Persepi," imbuhnya.

Hamdi menjelaskan, audi tersebut dilakukan oleh pihaknya setelah melihat adanya perbedaan hasil quick count pilpres. Perbedaan tersebut, kata dia, ditengarai akan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak proses pilpres yang sebenarnya telah diselenggarakan dengan cara yang menunjukkan kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

Persepi, lanjut dia, percaya bila dilakukan dengan mengikuti metode pengumpulan data yang melandaskan diri pada kaidah metodologis yang benar, seharusnya quick count yang dilakukan lembaga berbeda tetap akan menghasilkan perhitungan yang kurang lebih sama.

Maka itulah, kata Hamdi, Persepi percaya bahwa penting bagi setiap lembaga penelitian menjelaskan proses penelitian quick count yang dilakukannya ke depan publik sehingga masyarakat luas dapat memahami perbedaan hasil yang terjadi.

"Maka dari itu, kami meminta semua lembaga yang melakukan quick countu untuk jujur memberi pertanggungjawaban kepada publik terkait metode yang diterpakan," kata Hamdi.

"Ini diperlukan agar proses politik demokratis ini tak dicederai lembaga-lembaga oportunis yang dengan sengaja memanipulasi hasil quick count hanya untuk kepentingan sempit politik tertentu," tandasnya.