Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dilaporkan tim sukses (timses) Capres nomor urut 1 ke Panwaslu. Pasalnya, timses Capres nomor urut 1 menemukan amplop berisi uang insentif untuk guru ngaji yang disisipi stiker Capres Jokowi-JK, beserta contoh Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

saat ditemui detikcom di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (7/7/2014) Bupati Anas membantah kabar tersebut. Ia justru heran bagaimana bisa muncul kabar tersebut.

Sebab menurutnya, aliran dana dari Pemkab Banyuwangi untuk insentif ke guru ngaji dibagikan melalui rekening ke lembaga yang menaungi, tidak tunai melalui amplop. Penyaluran dana melalui rekening itu sebabnya memang sudah prosedur di pemerintahan.

"Saya tegaskan, kabar itu tidak benar, karena dana insentif untuk guru ngaji itu langsung ke rekening lembaga yang menaungi para guru mengaji. Dan insentif untuk guru ngaji itu ada tiap tahun, tidak hanya pas tahun pemilu seperti 2014 ini," tegas Bupati Anas.

Anas mengatakan, dirinya sudah menginstruksikan kepada aparat birokrasi untuk tidak melakukan kegiatan yang bertendensi politis. Tidak boleh birokrasi digunakan sebagai alat politik. Bahwa masing-masing PNS mempunyai pilihan politik, itu sah. Namun, tidak boleh memanfaatkan posisinya di birokrasi untuk mendukung salah satu kandidat dalam pemilu.

"Sudah hampir empat tahun ini saya menjaga birokrasi agar tidak terjebak dalam dukung-mendukung di pemilu. Saya jaga betul, karena kalau birokrasi sudah terpecah-pecah secara politik, rakyat yang jadi korban. Banyuwangi punya pengalaman buruk di masa lalu saat birokrasi terpecah karena terjebak dukung-mendukung. Saya tidak mau model birokrasi di Banyuwangi di era sebelumnya yang terpecah-pecah berlanjut. Yang rugi masyarakat karena pelayanan jadi kacau," pungkasnya. sumur detik