JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pernyataan calon presiden yang menyarankan warga untuk menerima uang "serangan fajar" menjelang pemungutan suara Pemilu Presiden 2014. ICW menilai saran itu sangat keliru.

"Ini pernyataan yang sangat keliru karena memberi pendidikan politik buruk kepada warga," ujar peneliti ICW, Donald Fariz, saat menggelar jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2014).

Donald mengatakan, memberikan toleransi pada praktik politik uang sama saja dengan bertoleransi terhadap tindakan korupsi. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang capres. "Kalau ada presiden menganjurkan politik uang, itu adalah hal keliru," ujar Donald.

Menurut Donald, jika yang dimaksud uang yang diterima adalah uang rakyat, bentuk yang diterima rakyat bukanlah berupa uang dalam "serangan fajar", melainkan dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur publik.

"Logikanya itu uang rakyat yang diberikan rakyat kepada negara dalam bentuk pajak, dikembalikannya bukan dalam bentuk uang dalam pemilu, tetapi dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur," kata Donald.

Dalam orasinya di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6/2014), capres nomor urut satu Prabowo Subianto meminta warga menerima uang yang ditawarkan dalam "serangan fajar" (baca: Prabowo: Kalau Ada Serangan Fajar, Terima Uangnya!). Menurut dia, uang yang dibagikan tersebut merupakan uang rakyat. "Masa nolak rezeki. Uang itu yang dia rampok dari negara. Kalau terima ya sopan aja, yang besok coblos nomor satu," kata Prabowo.

sumber

"Jangan kaget kalo besok ada yang bagi-bagi duit...... "