JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun tak mendapat restu dari Kementerian Perhubungan untuk menaikkan tarif kereta ekonomi jarak jauh dan menengah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) tetap akan menaikkan tarif mulai 1 September nanti. Ini adalah buntut dari keputusan pemerintah tidak lagi memberikan dana public service obligation (PSO).

Kurniadi Atmosasmito, Direktur Keuangan KAI, mengatakan operator tunggal jasa keretaapi di Tanah Air ini tak memiliki menempuh cara selain menaikkan harga. “Kami ini perseroan terbatas jadi nggak boleh rugi. Nanti kalau nggak dinaikkan, kami merugi,” tutur Kurniadi kepada KONTAN, Minggu (29/6/2014).

Namun KAI memberikan sinyal rencana kenaikan tarif bisa dibatalkan jika pemerintah memberikan dana PSO maksimal 90 hari sebelum rencana pemberlakuan tarif baru. KAI mengaku tidak bisa tiba-tiba mengubah keputusan karena tiket kereta ekonomi jarak menengah dan jauh sudah dijual sejak tiga bulan sebelumnya.

Jika mengacu ke rencana pemberlakukan kenaikan tarif 1 September, tenggat waktu 90 hari yang dimaksud berarti sudah lewat. Pasalnya, tenggat waktu itu berarti 1 Juni.

Sekadar mengingatkan, pemerintah tidak memenuhi permintaan dana PSO yang diajukan KAI, sebesar Rp 1,2 triliun. Pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 871 miliar untuk memenuhi kebutuhan PSO dan Rp 352 miliar untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). KAI merencanakan, kenaikan tarif akan diberlakukan untuk 20 rute ekonomi jarak menengah dan jarak jauh di Jawa dan Sumatra. Kenaikan tarif berkisar Rp 20.000 hingga Rp 65.000. (RR Putri Werdiningsih)

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Naikkan.Tarif#

Jonan: Pemerintah Enggak Ngasih Subsidi, Saya Enggak Peduli...

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignasius Jonan mengatakan, dirinya tidak peduli dengan pemerintah yang tidak memberikan dana public service obligation (PSO) untuk kereta api ekonomi jarak jauh dan menengah.

Padahal, KAI sudah mengusulkan adanya dana bantuan pemerintah bagi BUMN dalam usaha peningkatan pelayanan umum ini sebesar Rp 1,2 triliun. “Pemerintah itu ngasih PSO, itu yang butuh pemerintah kok. Itu (subsidi) kan alat propaganda pemerintah,” katanya dalam CEO Speaks on Leadership Class di Binus University, Jakarta, Senin (30/6/2014).

“Pemerintah enggak ngasih subsidi, saya enggak peduli. You mau ngasih syukur, enggak ya alhamdulillah,” lanjut Jonan.

Sebagai informasi, pemerintah tidak memenuhi permintaan dana PSO yang diajukan KAI sebesar Rp 1,2 triliun. Pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 871 miliar untuk memenuhi kebutuhan PSO dan Rp 352 miliar untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Akibatnya, pada 1 September 2014 mendatang, sebanyak 20 rute ekonomi jarak menengah dan jarak jauh di Jawa dan Sumatera mengalami kenaikan tarif berkisar Rp 20.000 hingga Rp 65.000. (baca: Mulai September 2014, Tarif KA Ekonomi Naik Lebih dari Dua Kali Lipat)

Informasi saja, PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Enggak.Peduli.

Usulan PSO Ditolak, Penumpang KA Tanggung Kenaikan Tiket

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignatius Jonan mengatakan, jadi tidaknya kenaikan tarif kereta ekonomi jarak menengah dan jarak jauh di Jawa dan Sumatra, bergantung pada pemerintah.

“Final enggak final itu tanya Menteri Perhubungan (EE.Mangindaan). Dia ngasih PSO (public service obligation) enggak,” katanya ditemui usai CEO Speaks on Leadership Class di Binus University, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Jonan membenarkan, perseroan telah mengusulkan adanya PSO alias subsidi. Namun, dia memastikan, usulan hanya akan menjadi usulan jika tidak ada restu dari pemerintah.

Sebagai informasi, pemerintah tidak memenuhi permintaan dana PSO yang diajukan KAI, sebesar Rp 1,2 triliun. Pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 871 miliar untuk memenuhi kebutuhan PSO dan Rp 352 miliar untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dia pun membenarkan ketika ditanya beban subsidi yang selama ini ditanggung pemerintah akan dialihkan ke konsumen, dengan kata lain tarif naik. “Kalau enggak ada (PSO), ya sudah kita jual biasa (harga normal),” ujar Jonan.

Namun Jonan mengaku tidak tahu berapa persen kenaikan tarif untuk kereta ekonomi jarak jauh dan jarak menengah. “Ya enggak tahu. Dulu PSO nya berapa ya ditambahkan saja,” katanya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Kenaikan.Tiket

---------------------------

sulit mencabut subsidi bbm, diluar jawa sumatra belum ada kereta api.

kalau dibuat selisih (bbm jawa mahal luar jawa murah) malah menyuburkan penyeludupan

jadinya beberapa sektor, seperti kereta harus disunat demi bbm