WASHINGTON, KOMPAS.COM— Amerika Serikat (AS) mengatakan, deklarasi kaum militan Sunni tentang sebuah "kekhilafahan Islam" di wilayah yang mereka telah kuasai di Irak dan Suriah "tidak bermakna apa-apa".

"Kami telah melihat kata-kata seperti ini sebelumnya dari ISIS," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki kepada wartawan, merujuk ke militan Negara Islam Irak dan Suriah. "Deklarasi itu tidak ada artinya bagi orang-orang di Irak dan Suriah," kata dia. Ia menambahkan, kaum militan itu, yang kini menyebut kelompoknya dengan nama Negara Islam, sedang berusaha untuk mengontrol orang dengan ketakutan".

Gedung Putih mengatakan, kaum militan yang menjadi ujung tombak serangan di Irak telah melancarkan sebuah "kampanye teror berupa tindak kekerasan dan ideologi represif yang menimbulkan ancaman serius bagi masa depan Irak."

"ISIS tidak berjuang untuk Irak yang lebih kuat. ISIS berjuang untuk menghancurkan Irak. Itulah sebabnya mengapa Anda melihat AS bekerja sama dengan para pemimpin politik Irak untuk mendorong mereka menyatukan negara itu pada saat mereka menghadapi ancaman eksistensial ini," kata Juru Bicara Josh Earnest.

Saat parlemen Irak dijadwalkan untuk mengadakan sesi pertemuan pada Selasa (1/7/2014) ini, Psaki mengatakan, Washington "terus mendesak para pemimpin Irak untuk mencapai kesepakatan pada titik kritis yang merupakan kunci" bagi pembentukan pemerintahan baru.

Kaum militan, dalam sebuah rekaman audio yang dirilis secara online pada Minggu, mengatakan, kekhalifahan mereka akan mencakup wilayah mulai dari Aleppo di Suriah utara hingga Diyala di Irak timur. Mereka memerintahkan umat Islam di daerah-daerah itu untuk "mematuhi" dan setia kepada pemimpin baru mereka.

Sejak wafatnya Nabi Muhammad, seorang khalifah ditunjuk sebagai "pangeran" atau emir "dari orang-orang beriman". Setelah empat khalifah pertama yang menggantikan Muhammad, kekhalifahan mencapai masa keemasan pada masa dinasti Umayah tahun 661-750, dan kemudian di bawah dinasti Abbasiyah, 750-1517.

Kekhalifahan dihapuskan tahun 1924 setelah kekaisaran Ottoman runtuh.