Makassar - Cawapres Jusuf Kalla agak berbeda pandangan dengan pasangannya Joko Widodo menyikapi Ujian Nasional (UN). Meski Jokowi ingin UN dihapus, namun JK menilai hanya perlu dievaluasi.

"Kata siapa? Kan evaluasi. Tiap tahun ada evaluasi (UN)," kata Jusuf Kalla di rumah pribadinya di Makassar, Rabu (11/6/2014).

Jusuf Kalla menilai, keputusan evaluasi itu dulu sepenuhnya ditangani oleh pusat, sekarang evaluasi dilakukan 60 persen oleh pusat dan 40 persen daerah. Tapi bukan berarti dihapus.

"Seluruh dunia tidak ada negara yang tidak punya standar pendidikan, kalau ada standar pendidikan harus diujikan," ujarnya.

"Apa yang salah ujian nasional? Mau bodohi lagi rakyat? Mau lagi berbeda pendidikan Jawa dengan NTT?" kata mantan wapres itu.

JK mencontohkan hal yang perlu dievaluasi, misal jika pada UN sebelumnya ada masalah pada keterlambatan distribusi soal, maka hal itu harus diperbaiki sehingga tak ada lagi keterlambatan.

"Nantilah evaluasi apa yang kurang. Tahun lalu masalah percetakan, sekarang diperbaiki. Jadi evaluasi bukan menghapus," tegas ketua umum PMI itu.

Sebelumnya, Capres Jokowi memiliki keingianan untuk menghapus UN di tingkatan SD dan SMP. Menurut Jokowi, di dua jenjang itu, penentu kelulusan sebaiknya tak ditentukan lewat UN.

"Menurut saya, UN di SD dan SMP itu lebih baik tidak ada. Kalau SMA, UN itu tidak dipakai untuk kelulusan tetapi untuk pemetaaan kualitas pendidikan," kata Jokowi pada Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Jl Walter Monginsidi, Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/6/2014).

Ditanya Hatta soal UN, JK Sebut Belum Tentu Dihapus
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ia dan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) belum tentu akan menghapuskan sistem ujian nasional (UN) jika terpilih dalam pemilu presiden mendatang.

Hal itu disampaikan JK saat debat cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014) malam, dengan tema dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek".

Saat itu, JK ditanya oleh capres Hatta Rajasa soal visi dan misi yang diusung. Di dalamnya, kata Hatta, Jokowi-JK tidak lagi memperhitungkan UN atau akan dihapus.

Menurut Hatta, ketika sama-sama di pemerintahan dulu, JK yang menjadi promotor UN. "Kalau ada perubahan, apa yang salah dalam UN," kata Hatta.

JK mengatakan, dalam visi misi tertulis bahwa pihaknya akan mengevaluasi sistem pendidikan, termasuk kurikulum dan UN. "(UN) tidak dihilangkan dengan segera," kata JK.

JK memberi contoh evaluasi yang dulunya bobot kelulusan siswa sepenuhnya berdasarkan UN, kini hanya 60 persen. JK mengatakan, UN sudah ada sejak tahun 1950-an. Negara-negara maju juga menerapkan UN.

JK menilai saat ini masih ada kesenjangan pendidikan. Untuk mengatasi itu, perlu ada pemetaan, salah satunya dengan melihat hasil UN.

Atas penjelasan itu, Hatta mengaku belum puas. Hatta mengatakan, para pakar pendidikan tentunya sudah memperhitungkan standar nasional dan standar di daerah.

Menurut Hatta, UN jika konsisten diterapkan akan menghasilan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Hatta kembali bertanya apa yang akan dievaluasi dalam sistem UN.

JK menjawab, "evaluasi bisa pada sistemnya, kontennya, atau pelaksanaanya."

===

sumur lain yang sahih menurut panastak dan panasbung:
1. Metro TV : Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional
2. Republika : Jokowi Janji Hapus UN Kalau Jadi Presiden
3. Kompas : Jokowi JK Ingin Hapus Ujian Nasional
4. Tempo : Jokowi Ingin Hapus Ujian Nasional
5. Detik : Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional
6. Antara : Jokowi Akan Hapus Ujian Nasional

nah, kok bikin bingung? ntar konsolidasi panastak buat mengkover isu ini gimana dong? pada kebingungan kan mereka? begitupun pemilih pemula yang duduk di bangku SMA dan para guru juga bakal kebingungan.. cawapres sebelah aja bingung dan meminta klarifikasi jadinya..